Konon katanya “Di balik setiap angka, selalu ada cerita”
Kalimat tersebut terdengar sederhana, namun sebenarnya kalimat itu adalah pengingat bahwa setiap data yang dikumpulkan sesungguhnya mewakili cerita kehidupan seseorang. Seringkali statistik dipandang sebagai kumpulan angka, tabel, grafik, atau laporan yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Padahal, statistik sesungguhnya adalah bahasa yang membantu kita memahami kehidupan secara utuh.
Perang di era digital tidak lagi hanya menggunakan senjata, tetapi juga angka, persepsi, dan narasi yang disebarkan berulang kali hingga dianggap benar. Perang narasi memainkan peran sentral untuk membentuk opini publik global. Influencer saling bersaing melalui kampanye propaganda masif, penyebaran disinformasi, dan upaya sensor informasi. Di Indonesia, banjir informasi palsu atau hoaks menjadi ancaman serius. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sejak Agustus 2018 hingga Juli 2026, telah beredar 16.999 hoaks di media sosial. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan darurat literasi data yang harus segera kita atasi.
Narasi emosional di dunia digital, yang cenderung sengaja dibangun secara personal dan/atau kolektif serta masif sampai mengerahkan influencer dan buzzer dengan cara meremehkan para pakar atau ahli serta meyakinkan diri bahwa narasi tersebut setara bahkan di atas pakar meskipun tanpa kualifikasi atau data valid. Inilah kondisi yang oleh Tom Nichols disebut matinya kepakaran melalui bukunya “The Death of Expertise” 1997. Sehingga statistik data yang sudah terinfeksi ilusi dan dilumpuhkan validitasnya menjadi semakin anomi. Suatu kondisi yang oleh Emile Durkheim (1893) seorang sosiolog digambarkan kacau tanpa aturan, yang dapat mengakibatkan orang-orang kehilangan arah, bingung membedakan benar dan salah.
Di sinilah statistik negara memegang peran vital. Statistik bukan sekadar kumpulan angka yang disimpan pemerintah, melainkan bagian dari infrastruktur pengetahuan bangsa. Saya meyakini statistik yang sahih harus dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Penting untuk dipahami bahwa statistik tidak secara langsung menentukan siapa yang akan dikenai pajak, siapa yang berhak menerima bantuan, ataupun siapa yang memperoleh suatu program tertentu. Tugas statistik adalah menyediakan gambaran objektif mengenai kondisi masyarakat sehingga para pengambil kebijakan memiliki dasar yang kuat dalam menyusun keputusan.
Ketika Angka Benar Menghasilkan Gambaran yang Salah
Kita sering membayangkan hoaks sebagai cerita yang sepenuhnya dibuat-buat. Namun, manipulasi yang lebih berbahaya justru menggunakan angka yang benar tetapi diletakkan dalam konteks yang salah.
Sebagai ilustrasi jika ada 9 orang berpenghasilan Rp3 juta per bulan duduk di satu ruangan bersama 1 orang miliarder berpenghasilan Rp1 miliar per bulan, rata-rata penghasilan di ruangan itu adalah Rp102,7 juta. Angka ini secara matematis benar, tetapi memberikan gambaran yang salah karena mayoritas orang di ruangan itu sebenarnya berpenghasilan jauh di bawah rata-rata.
Penggunaan rata-rata nasional untuk menggambarkan kesejahteraan seluruh rakyat, misalnya, dapat menutupi kenyataan bahwa kondisi antara daerah, perkotaan dan perdesaan sangat berbeda. Kehidupan warga di kawasan timur Indonesia tidak sama dengan Jakarta, dan angka nasional tidak otomatis menggambarkan pengalaman nyata setiap keluarga.
Tanpa data terperinci hingga ke tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan, kita bisa memiliki angka yang benar secara matematis tetapi menghasilkan gambaran yang keliru. Di situlah celah bagi manipulasi fakta.
Seruan Jadikan Statistik Milik Rakyat
Pertanyaan mendasarnya adalah: Siapakah yang berhak mengetahui keadaan sebenarnya dari negeri ini? Jawabannya: rakyat.
Statistik negara harus menjadi milik rakyat. Masyarakat tidak boleh menjadi korban manipulasi data hanya karena tidak memiliki akses atau kemampuan memahami angka. Sudah saatnya setiap warga Indonesia menjadi konsumen data yang cerdas, tidak mudah percaya pada klaim tanpa sumber, selalu memeriksa kebenaran informasi, dan memahami bahwa angka yang benar sekalipun bisa menyesatkan jika disajikan tanpa konteks.
Di tengah perang data yang berpotensi membingungkan masyarakat, BPS hadir sebagai mercusuar kebenaran statistik. Namun, mercusuar hanya akan terlihat jika rakyat mau menengadah dan melihat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi keberhasilan statistik. Tanpa kepercayaan, kualitas data akan menurun. Sebaliknya, ketika masyarakat merasa aman dan percaya bahwa informasi yang diberikan dikelola secara profesional, data yang dihasilkan akan semakin akurat dan pada akhirnya melahirkan kebijakan publik yang semakin tepat sasaran. Mari bersama-sama jadikan statistik sebagai benteng melawan banjir hoaks dan manipulasi fakta. Karena statistik yang kuat adalah fondasi bagi Indonesia yang cerdas, kritis, dan berdaulat. (**)
Agus Haryanto
(BPS Kota Tarakan)
