Pemkab Nunukan Lakukan Penanganan Darurat Ruas Jalan Lembudud-Long Layu

benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan bergerak melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan jalan dari Lembudud menuju Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, yang mengalami kerusakan di sejumlah titik.

Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nunukan, Mulyadi, mengatakan jalan tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Namun, kondisi kerusakan yang menghambat akses masyarakat membuat Pemkab Nunukan mengambil langkah penanganan melalui status darurat.

Baca Juga :  Dapur di Nunukan Timur Hangus Terbakar, Dipicu Pemilik Rumah Lupa Matikan Kompor

“Jalan ini sebenarnya kewenangan provinsi. Tapi karena kita menetapkan kondisi darurat, ada beberapa titik yang kita benahi bersama PU Kabupaten Nunukan,” kata Mulyadi.

Dari lima titik yang sementara dipetakan membutuhkan penanganan, dua titik dengan kondisi paling parah telah selesai dibenahi.

“Untuk sementara ada lima titik yang harus dibenahi. Dua titik yang paling parah sudah kita selesaikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Terjaring Operasi Pekat, Petugas Gabungan Temukan Penyimpanan Miras Tanpa Izin di THM Nunukan

Selain perbaikan badan jalan, penanganan darurat juga menyasar jembatan yang mengalami kerusakan. Di kawasan Kasi Rata, pemerintah melakukan perbaikan jembatan darurat agar akses masyarakat tetap dapat dilalui.

Mulyadi mengatakan, proses penanganan tidak mudah. Tim harus bekerja langsung di lapangan dengan kondisi medan yang sulit dan jarak yang jauh. Bahkan, petugas yang melakukan pengawasan pekerjaan harus bermalam di kawasan hutan.

Baca Juga :  Setahun Bertugas di Afrika Tengah, Polwan Polres Nunukan Iptu Gia Tuntaskan Misi Perdamaian PBB

“Memang kita harus sakit-sakit sedikit, harus bermalam di hutan untuk melakukan pengawasan pekerjaan. Ini karena kondisi dan medan di lapangan cukup berat,” jelasnya.

Menurutnya, penanganan tersebut dilakukan sebagai langkah cepat agar akses transportasi masyarakat tidak semakin terganggu, sembari menunggu penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan pemerintah provinsi. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Endah Agustina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *