Bahlil menjelang rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyatakan kapasitas tersebut bukanlah kondisi darurat, melainkan mencerminkan kemampuan daya tampung (storage) yang selama ini dimiliki Indonesia.
“Memang sejak dahulu, sudah sejak lama, bahwa kemampuan storage kita, daya tampung BBM kita di Republik Indonesia ini tidak lebih dari 21 sampai 25 hari,” katanya.
Menurut Bahlil, standar nasional minimal berada di angka 20–21 hari, sementara maksimalnya sekitar 25 hari. Dalam rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), rata-rata ketahanan stok BBM nasional tercatat berada di level 22–23 hari.
Ia menjelaskan, keterbatasan stok bukan disebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan, melainkan karena kapasitas tangki penyimpanan yang belum mencukupi untuk menampung cadangan lebih besar.
“Kalau kita mau tambah, kita simpan di mana? Storage-nya memang belum cukup,” ujarnya.
Karena itu, Bahlil meminta agar pemberitaan terkait stok BBM tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia mengatakan, bahwa persoalannya terletak pada infrastruktur penyimpanan, bukan pada ketersediaan pasokan energi.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mengupayakan percepatan pembangunan fasilitas storage guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Targetnya, kapasitas cadangan energi ke depan dapat mencapai hingga tiga bulan, sejalan dengan standar minimum yang menjadi konsensus global.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami untuk segera membangun storage supaya ketahanan energi kita ada. Storage-nya berapa lama? Insyaallah rencana sampai dengan 3 bulan,” katanya.
Langkah ini diharapkan Bahlil bisa menjadi fondasi penguatan sistem ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik dan fluktuasi pasokan energi dunia.
Sumber : Antara
