benuanta.co.id, BULUNGAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, meminta penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan dengan mengacu pada data yang akurat. Pemerintah diminta memastikan setiap program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kaltara, Ingkong mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, pemanfaatan data perlu dilakukan hingga tingkat by name by address. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui secara jelas masyarakat yang menjadi sasaran program sekaligus lokasi tempat tinggalnya.
“Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh,” kata Ingkong, Jumat (2/10/2026).
Ia juga meminta perangkat daerah memanfaatkan aplikasi Sepakat untuk menganalisis jumlah sasaran dan mengintegrasikan program lintas sektor.
Menurut Ingkong, persoalan kemiskinan memiliki banyak dimensi. Tidak hanya menyangkut pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, listrik, jalan, transportasi hingga kepastian identitas kependudukan.
Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. “Masalah kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Banyak aspek yang saling berkaitan dan harus ditangani bersama,” ujarnya.
Ingkong meminta koordinasi lintas perangkat daerah menghasilkan pembagian peran yang jelas. Setiap perangkat daerah diharapkan membawa program yang dapat dikerjakan bersama dengan mencantumkan sasaran, lokasi, peran masing-masing pihak serta sumber pendanaannya.
Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak-anak. Selain itu, pemerintah diminta memastikan program penanggulangan kemiskinan menjangkau masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir yang memiliki tantangan akses lebih besar.
“Rumusan ini akan kita gunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran tahun 2027,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
