benuanta.co.id, BULUNGAN – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara yang akan digelar di Kabupaten Malinau pada 10-22 November 2026.
Persiapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara untuk melihat perkembangan kesiapan pelaksanaan, mulai dari teknis pertandingan, fasilitas, transportasi hingga kebutuhan anggaran.
Kepala Dispora Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si. mengatakan, rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh persiapan Porprov berjalan sesuai rencana.
“Memang kewajiban kita untuk memastikan bagaimana persiapan Pekan Olahraga Provinsi yang kedua di Kabupaten Malinau. Hari ini kita tindak lanjuti dengan mengundang Ketua KONI beserta sekjen dan jajarannya,” kata Bustan Rabu (23/9/2026).
Dari hasil pemaparan KONI, Bustan menyebut persiapan secara umum sudah cukup matang. Sejumlah fasilitas pertandingan di Malinau juga telah dipersiapkan dan direnovasi menggunakan APBD Kabupaten Malinau.
“Kalau saya lihat persiapannya sudah sangat matang. Memang masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, tapi masih dalam batas wajar,” ujarnya.
Selain fasilitas pertandingan, kesiapan transportasi dan akomodasi bagi kontingen juga menjadi perhatian. KONI disebut telah memastikan kebutuhan transportasi, hotel dan fasilitas pendukung selama pelaksanaan Porprov.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Dispora Kaltara akan melakukan kunjungan langsung ke Malinau bersama sejumlah OPD terkait.
Dari sisi anggaran, kebutuhan pelaksanaan Porprov diperkirakan sekitar Rp6,5 miliar setelah dilakukan pembahasan secara lebih detail. Pemerintah Provinsi Kaltara sendiri berencana memberikan dukungan melalui hibah kepada KONI sekitar Rp3,5 miliar.
“Pemerintah provinsi mungkin Rp3,5 miliar, kemudian sisanya Pemkab Malinau. Nanti kita lihat bagaimana sharing dananya,” jelas Bustan.
Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran membuat kebutuhan Porprov harus dirasionalisasi berdasarkan skala prioritas. Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penganggaran.
Bustan mengakui dalam persiapan kegiatan masih terdapat beberapa kendala. Namun, ia menilai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antar pihak.
“Setiap kegiatan pasti ada kendala, tapi dengan duduk bersama bisa kita komunikasikan. Kita jelaskan kendala, ada solusi,” katanya.
Sebagai strategi, Dispora akan terus melakukan koordinasi dengan KONI dan pemerintah kabupaten/kota serta melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena Porprov merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh daerah di Kaltara.
“Kita selalu berkomunikasi, selalu kolaborasi. Bukan hanya bertemu dalam rapat begini, tapi kita akan kunjungan ke Kabupaten Malinau,” pungkasnya.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Endah Agustina
