Tinjauan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung

Penulis: Stevanus Ronaldo S.Tr.Stat
(Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Tana Tidung)

MENGHADAPI dinamika ekonomi global yang terus berubah, pemahaman mendalam tentang kesehatan ekonomi daerah semakin penting. Statistik menjadi pilar utama dalam menjelajahi kompleksitas ekonomi daerah, memungkinkan kita untuk melihat jauh ke dalam struktur dan dinamika yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga struktur yang menyusunnya. Bersama-sama mengungkap rahasia ekonomi di setiap sudut wilayah, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi, dan merumuskan strategi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Tana Tidung yang merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Utara, mengalami perubahan trend pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2021 setelah masa COVID-19 geliat pertumbuhan sangat signifikan terjadi, ditunjukan dengan peringkat kedua pertumbuhan ekonomi se-Kaltara dalam persentase pertumbuhan PDRBnya. Tetapi di dua tahun selanjutnya malah anjlok menjadi urutan lima dan empat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan ekonomi Tana Tidung adalah 4,21; 5,02; dan 4,3. Pemeringkatan pertumbuhan ekonomi ini memasukan empat kabupaten yaitu Malinau; Bulungan; Tana Tidung; dan Nunukan; satu kota yaitu Tarakan dan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Sebenarnya seberapa pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi ?. Apakah perlu untuk menjadi perhatian bersama? Lalu apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi  KTT melambat?

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teori akan memberikan multiplier effect ke sektor-sektor pendukung (non-base) yang menyokong aktivitas ekonomi utama. Selain itu, tingginya angka pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan kemudahan iklim berinvestasi yang kondusif pada daerah tersebut, selanjutnya tingginya investasi akan memberikan trickle-down effect pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat penting indikator pertumbuhan ekonomi untuk menjadi perhatian bersama karena menyentuh kebutuhan dasar warga negara yaitu kesejahteraan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di KTT pada dasarnya diakibatkan besarnya pengaruh pertambangan dan penggalian pada perekonomian. Sehingga menjadikan pertumbuhan ekonominya cukup rentan untuk bergejolak turun ataupun naik secara signifikan ketika sektor ini terkontraksi.

Baca Juga :  Bukti, Bukan Janji

Sektor terbesar penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Tana Tidung adalah batu bara dan sektor kehutanan. BPS mencatat, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 35,49 persen. Sedangkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi 27,68. persen. Pada sektor pertambangan dan penggalian usaha batu bara yang mengambil andil terbesar, terlihat dari beroperasinya perusahaan PT. Mandiri Inti Perkasa (MIP) di Kecamatan Sesayap Hilir. Sedangkan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan usaha kehutanan berbadan hukum seperti PT. Intraca Hutani Lestari dan PT. Adindo Hutani Lestari mengambil porsi terbesar dalam menggerakkan perekonomian Tana Tidung.

Pertumbuhan ekonomi secara substansial dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan dan investasi. Oleh sebab itu, dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang optimal, perlu difasilitasi sektor-sektor non base, yaitu sektor-sektor penyokong aktivitas ekonomi yang tidak berorientasi ekspor. Hal ini penting mengingat base sector atau sektor unggulan daerah, seperti sektor penggalian dan pertambangan serta kehutanan berorientasi pada ekspor dan efek ekonomis bagi aktivitas ekonomi lainnya cukup kecil. Secara proporsional seharusnya base sector memberikan dampak bagi ekonomi lokal. Agar efeknya dapat berjalan optimal, keberadaan non-base sector (seperti sektor jasa, perdagangan dan restoran, dan kebutuhan publik) harus diperbanyak sehingga aliran transaksi ekonomi akibat base sector mampu meningkatkan pendapatan masyarakat atau sektor lainnya. Jika ini dilaksanakan maka ketimpangan pendapatan antar sektor dapat diminimalisir. Serta hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati oleh semua masyarakat secara lebih merata dan tujuan dasar dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Jika dilihat dari pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonominya maka Kabupaten Tana Tidung masuk dalam kategori daerah maju tapi tertekan atau daerah dengan pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan rendah. Berdasarkan data BPS, pendapatan perkapita Tana Tidung tercatat sebesar 320,35 juta rupiah pertahun atau sekitar 26,7 juta perbulan. Angka ini adalah yang tertinggi di Kaltara tahun 2023. Meskipun menikmati pendapatan perkapita yang tinggi, tidak serta merta membuat pertumbuhan ekonomi Tana Tidung lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Kaltara. Apa yang menyebabkan hal ini dapat terjadi ?. Pendapatan perkapita yang tinggi ini pada dasarnya bersifat semu atau menipu karena pada hakikatnya penghitungan pdrb perkapita sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di daerah tersebut dan seberapa besar peran perusahaan atau kaum oligarki yang bergerak disana. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian dalam memaknai angka pendapatan perkapita.

Baca Juga :  Bukti, Bukan Janji

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam melihat kesehatan ekonomi daerah adalah bahwa PDRB yang tinggi belum menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh, sebab belum tentu PDRB yang tinggi dirasakan secara merata oleh masyarakat (equally), sehingga diperlukan penilaian dari indikator lain seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran serta kualitas sumber daya manusianya. Tetapi pada dasarnya, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi akan ada banyak manfaat yang didapatkan oleh suatu daerah mulai dari peningkatan standar hidup, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan pajak dan pendapatan daerah. Lalu, apa langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 ini ? Terlepas dari kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan manajemen pelayanan publik.

Berikut beberapa hal praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tana Tidung tahun 2024: Pertama, mengoptimalkan kinerja BUMDes, dengan sistem pengelolaannya yang langsung oleh masyarakat dengan koordinasi penuh dari pemerintah. Metode yang diterapkan seperti penerapan standar harga rendah, dan meminimalisir para tengkulak (broker). Kedua, Penguatan belanja infrastruktur dasar atau belanja modal dibanding belanja pegawai dari APBD daerah.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) mempersiapkan perencanaan dan strategi untuk transfer ke daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, Tambahan Dana Desa, dan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan yang dialokasikan pada tahun anggaran 2024. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, DBH Perkebunan Sawit tahun anggaran 2024 dialokasikan 3 triliun secara nasional, secara spesifik penggunaannya minimal 80% digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan sisanya 20% dapat digunakan untuk pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial. Penggunaan DBH Perkebunan Sawit yang ditentukan bisa menjadi salah satu solusi atas dampak kerusakan infrastruktur yang selama ini di keluhkan masyarakat.

Baca Juga :  Bukti, Bukan Janji

Keempat, Tambahan Dana Desa dapat dimanfaatkan karena pemerintah pusat memberikan dana tambahan untuk desa-desa dengan kinerja terbaik. Pembangunan dari level terkecil tentunya akan berdampak di level yang lebih besar. Kelima, Insentif Fiskal  untuk penghargaan kinerja tahun berjalan dapat dijadikan peluang bagi pemda untuk menambah pendapatan. Pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi masih merupakan strategi yang tercantum dalam RAPBN Anggaran 2023 untuk jangka pendek. Apabila pemda atau pemerintah desa ingin menambah alokasi transfer ke daerah, maka dapat mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya tahun 2024. Dengan peluang penambahan dana dari pusat ini, ketika digunakan secara bijak dan optimal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi beberapa poin. Di akhir ada kutipan dari Ban Ki-Moon yang mengatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan keberanian untuk melakukan perubahan, kreativitas untuk menciptakan peluang, dan komitmen untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua orang”.(rm)

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Calon Pemimpin Kaltara 2024-2029 Pilihanmu
{{ row.Answer_Title }} {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *