DPK Kaltara Gelar Stakeholder Meeting Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar kegiatan Stakeholder Meeting (SHM).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltara Yosua Batara, mengatakan kegiatan ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk dapat berkolaborasi atau bersinergi dalam membangun literasi masyarakat.

Yosua mengatakan, tujuan dari stakeholder meeting ini untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan. Di mana Perpustakaan, berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan lainnya yaitu membangun dukungan dan komitmen dari stakeholder untuk pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian menyusun rencana sinergi yang berkelanjutan antar stakeholder untuk mendukung pengembangan perpustakaan.

“Kemampuan yang mengikuti zaman dapat diraih dengan keinginan pribadi dan usaha yang dipengaruhi oleh pihak lain,” katanya, Senin (4/12/2023).

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) adalah salah satu cara memengaruhi individu untuk siap melakukan perubahan menjadi orang yang mengerti, memahami dan mencipta. Kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

“Orang dapat dikatakan literat dan ini dapat dihasilkan melalui program TPBIS,” jelasnya.

Sinergi dan kolaborasi semua elemen perangkat daerah, dengan leading sektornya ada pada dinas perpustakan dengan tim sinerginya.

Kolaborasi harus menjadi strategi utama dalam mewujudkan semua program yang dimiliki oleh tim sinergi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi semua target sasaran OPD dengan difasilitasi oleh Bappeda Litbang. Kemudian menyusun perencanaan dengan menghadirkan OPD terkait untuk bersama-sama merumuskan output dan capaian outcome yang sesuai dengan nafas program dan sasaran TPBIS.

Dari hasil pertemuan stakeholder ini, ada beberapa persoalan yang perlu di-followup. Di antaranya, agar kegiatan TPBIS terkait pelibatan masyarakat tidak menggunakan kata pelatihan, gunakan bahasa literasi.

Kemudian, DPK Provinsi Kaltara akan mengoptimalkan pembentukan Pergub Perpustakaan pada tahun 2023.Serta agar DPMD dan Perangkat Daerah terkait mengikutsertakan DPK Kaltara dalam kegiatan Rakor untuk sosialisasi terkait TPBIS.

DPK Kaltara juga akan mendorong DPMD menyusun regulasi dalam bentuk surat edaran penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan perpustakaan desa terkait honor pengelola perpustakaan.

Kesimpulan lain yang perlu ditindaklanjuti, agar Diskominfo melakukan perluasan spot internet gratis pada perpustakaan desa.

Promosi perpustakaan digital ikaltara, ipusnas, dan onesearch pada setiap kegiatan perpustakaan keliling. Dan masih banyak lagi hal lain yang perlu ditindaklanjuti. Utamanya berkaitan dengan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kaltara.

“Transformasi Perpustakaan juga merupakan tuntutan penting dalam menyambut era Society 5.0 yang menuntut setiap masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0,” tutupnya. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *