benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE,MM. Ph. D, menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Senin (17/01/2022) pagi tadi, bertempat di halaman kantor Bupati Nunukan.
Laura mengatakan ada kegelisahan, kegalauan, bahkan mungkin kemarahan dari sebagian besar ASN karena pemberlakuan beberapa kebijakan di awal tahun 2022, seperti dari penerapan aplikasi DIMANJA, wacana pengurangan TTP, hingga yang terakhir adalah perubahan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional yang menimbulkan berbagai kebingungan.
Lanjut aura, secara subjektif, kebijakan-kebijakan tersebut terlihat memang sangat merugikan para ASN. “ASN kita mengalami tiga pukulan sekaligus di awal tahun 2022, seperti tunjangannya dikurangi, jabatannya dipangkas, masih dipaksa lagi melaporkan semua aktivitasnya lewat aplikasi Simanja,” kata Laura.
Jika para ASN egois, dan hanya terbawa oleh perasaan emosi, maka yang keluar pasti hanya omelan dan cacian, namun jika objektif dan lebih mengedepankan sikap baik sangka, maka ia percaya para ASN akan bisa melihat dengan lebih jernih, sehingga mampu memahami latar belakang dan tujuan dari berbagai kebijakan tersebut.
Saat itu Laura menjelaskan, kenapa jabatan struktural eselon IV harus dihapuskan, jika ternyata pejabat fungsional yang menggantikannya masih tetap menjalankan tugas-tugasnya yang lama, lantas dimana letak penyederhanaan birokrasinya.
“Saya yakin pertanyaan-pertanyaan semacam ini banyak berkecamuk di benak bapak, khususnya yang saat ini menduduki jabatan fungsional,” jelasnya.
Secara pribadi, dia melihat kebijakan ini belum terlalu urgen dan mendesak untuk dilaksanakan. Namun sebagai Pemerintah Daerah, ia harus bersikap mendengarkan, mengikuti, dan tegak lurus terhadap semua kebijakan pemerintah pusat.
Jadi, dia mempersiapkan melakukan evaluasi dan memberi sedikit catatan kritis, tapi jika sampai mencela dan menyalahkan tanpa dasar yang kuat, itu dia pikir bukan pilihan sikap yang baik.
Terkait TTP kenapa harus dikurangi, bukankah masih anggaran yang cukup?
Laura yakin, pertanyaan ini juga ada di benak ASN. dia juga tahu, kebijakan ini sama sekali tidak populer. Namun demikian, kebijakan ini harus ditempuh karena fungsi pemerintah adalah memperhatikan nasib seluruh masyarakat, bukan hanya nasib para ASN.
Meski alokasi anggaran dari pemerintah pusat terus menurun, pemerintah harus tetap memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membuka akses jalan bagi sebagian masyarakat, memperbaiki sekolah yang rusak, menyediakan anggaran kesehatan, subsidi angkut untuk masyarakat di krayan dan wilayah lainnya.
“ASN harus memiliki jiwa yang besar, tidak egois, dan tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri namun harus juga melihat kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar,” ujarnya.
sedangkan aplikasi Simanja
merupakan ikhtiar dari Pemerintah untuk membawa para ASN masuk ke dalam dunia digital, karena mau tidak mau, siap tidak siap, akan memasukinya. ASN yang mempersiapkan diri dengan baik akan sukses dan bertahan, sedangkan yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik akan ketinggalan.
“Kita akan mampu beradaptasi dengan teknologi informasi, dan menggunakan internet untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, seperti menggunakan zoom meeting yang murah dan mudah untuk menggantikan sosialisasi dan konsultasi tatap muka yang butuh biaya besar. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
