Jakarta – Konflik tak lekas usai antara Palestina dan Israel memasuki babak baru akhir-akhir ini dengan kemunculan rencana aneksasi wilayah Tepi Barat yang digadang-gadang oleh Israel akan mulai dibahas lebih lanjut pada 1 Juli 2020.
Keinginan Israel untuk melakukan aneksasi, atau pencaplokan tanah milik orang lain secara paksa–demikian didefinisikan berbagai sumber, ramai-ramai mendapat penolakan dan kecaman dari berbagai pihak.
Lembaga internasional, regional, juga sebagian besar negara-negara sebagai entitas sendiri bersepakat mengenai ketidaksetujuan mereka akan rencana itu. PBB, misalnya, mendesak Israel untuk urung menjalankan pencaplokan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menegaskan bahwa aneksasi adalah tindakan yang ilegal dan melanggar sejumlah kesepakatan internasional yang telah dicapai sejauh ini.
“Jika diimplementasikan, pencaplokan akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, sangat merugikan prospek Solusi Dua Negara, dan melemahkan kemungkinan pembaruan perundingan,” ujar Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada akhir Juni 2020.
Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat tak gentar. Ia berlindung pada Kesepakatan Abad Ini (Deal of the Century) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan kekuatan adikuasa yang dimiliki.
Netanyahu menyebut bahwa pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut–yang pada faktanya ditolak mentah-mentah oleh Palestina karena dianggap hanya menguntungkan pihak Israel.
Bagaimanapun, target 1 Juli yang didambakan Netanyahu tak menjadi kenyataan. Hingga kini, rencana aneksasi secara formal masih ditangguhkan, salah satunya, karena AS belum memberikan lampu hijau serta dinilai tengah sangat berhati-hati untuk menyatakan keputusan.
Sepanjang sejarah konflik Palestina dan Israel, sejumlah perjanjian muncul dan beberapa disepakati. Sasarannya kurang lebih: mengupayakan jalan tengah dengan membagi wilayah itu untuk kedua belah pihak.
