oleh

Anggota DPR RI Minta Pemprov Kaltara Transparan soal Distribusi APD di Daerah

TANJUNG SELOR – Anggota DPR-RI daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Deddy Yevry Hanteru Sitorus meminta distribusi bantuan Alat Pelindung Diri (APD) penanganan virus Corona (Covid-19) dari pemerintah pusat, dilakukan secara transparan dan tepat sasaran oleh Pemprov Kaltara.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan itu kepada benuanta.co.id mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima dari Tim Gugus Tugas Covid-19 menyebutkan, APD dan bantuan lainnya telah siap didistribusikan ke daerah-daerah, termasuk Provinsi Kaltara.

“Informasi dari tim gugus tugas covid-19 itu saya terima pada Minggu (22/3/2020) malam yang lalu, sebagian besar APD yang datang itu dijemput langsung oleh pesawat Hercules milik TNI dan sebagian lain dari hasil pembatalan ekspor ke Korea selatan. Kaltara mendapat jatah 2000 set APD dan informasi itu sudah saya sampaikan ke Gubernur Kaltara melalui pesan whatsapp (WA) dan informasi yang diunggah oleh Pemprov sama dengan capture dokumen yang saya dapat dari sumber di BNPB,” ungkapnya, Jumat (27/3/2020).

Ia mengaku terkejut, setelah membaca informasi brosur digital yang beredar di media sosial tentang distribusi APD oleh Pemprov Kaltara melalui gugus tugas provinsi ternyata hanya 66 set yang didistribusikan.

“Untuk klarifikasi kebenaran informasi itu saya langsung hubungi Kepala Dinas Kesehatan provinsi, sayangnya pesan singkat melalui WA itu hanya dibaca tanpa ada klarifikasi maupun konfirmasi. Yang jadi pertanyaan saya mengapa ada perbedaan atau selisih angka antara yang dikirimkan oleh BNPB Pusat dengan yang kemudian didistribusikan ke kabupaten/kota di Kaltara,” kata pria yang akrab disapa bang Deddy.

Menurutnya, informasi dan distribusi APD ke daerah harus benar-benar transparan. Sehingga tidak ada pertanyaan dari publik yang dapat memicu keresahan dan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat gara-gara tidak ada transparansi dari Pemprov Kaltara.

“Seperti di Kabupaten Malinau, saya mempertanyakan minimnya distribusi APD (hanya 3 set) dan tidak adanya baju cover all yang dibutuhkan untuk penanganan korban kritis di ruang isolasi. Apalagi RSUD Malinau merupakan tumpuan warga di daerah Kabudaya mengingat jaraknya yang dekat dibanding harus ke Nunukan atau Tarakan. Di saat yang sama Tana Tidung justru mendapatkan 10 set pelindung cover all mengapa terjadi diskriminasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, Kaltara yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain telah dikepung oleh wabah corona yang melanda wilayah Sabah (Malaysia), Filipina, Taiwan dan China yang sangat rentan dengan covid-19. Apalagi pintu masuk masuk melalui darat,laut dan udara dari Negara tetangga cukup banyak.

“Belum lagi dengan banyaknya penduduk di perbatasan dan makin bertambahnya jumlah penduduk di Tarakan dan Nunukan, sayangnya fasilitas kesehatan pendukung untuk melawan wabah Corona ini sangat terbatas. Saya berharap Pemprov Kaltara segera mengklarifikasi informasi tentang distribusi APD yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis di daerah. Kalau mereka tertular, siapa yg akan merawat para korban,” pungkasnya.(*)

 

Reporter: Victor Ratu

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed