benuanta.co.id, TARAKAN – Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan ekspor langsung komoditas unggulan daerah ke China melalui integrasi sistem, penyederhanaan prosedur, dan kolaborasi dengan pelaku usaha serta penyedia jasa logistik.
Kepala BKHIT Kaltara, Ichi Langlang Buana Machmud, mengatakan secara prinsip pihaknya telah menyiapkan percepatan dari sisi sistem dan standar operasional prosedur (SOP) bersama.
“Secara sistem dan SOP kami coba akselerasi, termasuk dengan adanya SOP bersama dan aplikasi bersama berbasis Sistem Single Submission Karantina dan Cukai (SSMPC),” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, kehadiran platform terintegrasi tersebut bertujuan mempermudah proses ekspor, meskipun masih terdapat sejumlah kendala teknis yang akan didampingi melalui asistensi.
Ia mengakui, saat ini kendala utama masih pada kepastian harga logistik yang belum terbuka, termasuk skema pengiriman melalui MyIndo serta kapal yang direncanakan langsung ke China.
“Pengiriman sudah dua kali dicoba, tapi masih kosong karena mereka masih cek jalur. Harga logistik juga belum dibuka, sehingga pelaku usaha belum bisa kirim karena belum tahu hitungan ekonominya,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya optimistis dalam waktu dekat pengiriman langsung ke China dapat segera berjalan. Secara geografis, posisi Kaltara sangat strategis karena lebih dekat ke China dibandingkan harus melalui jalur konvensional seperti Jakarta atau Surabaya.
“Kaltara ini di utara, dekat Malaysia, langsung ke Laut Cina Selatan, ke Korea, Jepang, China. Artinya lebih dekat dibanding harus memutar lewat Jakarta atau Surabaya. Harapannya logistik lebih murah,” terangnya.
Dari sisi layanan, BKHIT bersama instansi terkait memastikan proses karantina dan kepabeanan (cukai) dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi dalam satu langkah.
Ia menjelaskan, sebelumnya proses ekspor dilakukan melalui dua sistem berbeda, yakni sistem karantina dan sistem kepabeanan. Kini dengan National Logistic Ecosystem (NLE), Indonesia National Single Window (INSW), serta penerapan Sistem Manajemen Single Submission Terintegrasi Karantina dan Cukai (SSMTC), seluruh proses dapat dilakukan dalam satu aplikasi.
“Jadi satu aplikasi untuk memuat Health and Animal Certificate (HAC) karantina dan dokumen kepabeanan (KEB) cukai, serta satu kali pemeriksaan,” jelasnya.
Fasilitas pemeriksaan juga telah disiapkan di lini satu, baik di bandara maupun pelabuhan, sehingga tidak ada lagi pemeriksaan ganda (double checking). “Tempatnya jelas, waktunya jelas, dan tidak ada lagi pemeriksaan berulang,” terangnya
Ia menambahkan, percepatan layanan sangat penting terutama untuk komoditas yang bersifat segar atau hidup.
Saat ini, penggunaan SSMPC untuk pengguna jasa karantina dalam kegiatan ekspor telah mencapai 100 persen, khususnya untuk komoditas perdagangan dengan volume di atas 30 kilogram.
“Tinggal tindak lanjutnya pada ketersediaan bahan baku yang akan diangkut,” imbuhnya.
Dari sisi kinerja, nilai ekspor perikanan Kaltara hingga April 2026 telah mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Sementara total ekspor seluruh komoditas, termasuk kayu dan kelapa sawit, mencapai sekitar Rp2,4 triliun.
“Perikanan masih mendominasi ekspor kita,” singkatnya.
Selain jalur udara, peluang ekspor melalui jalur laut juga tengah dijajaki. Terdapat dua opsi kapal, yakni dari Kayan dan dari China, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis.
“Selama ini kapal yang kembali ke China kosong. Kalau bisa dimanfaatkan, biaya bisa lebih murah dibandingkan kosong,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini distribusi produk Kaltara masih melalui jalur panjang, seperti ke Makassar, Jawa Timur, atau Semarang sebelum diekspor ke luar negeri.
“Kalau langsung ke China, jaraknya lebih dekat dan pangsa pasar utama produk perikanan memang ke China,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua kunci utama agar ekspor langsung berjalan optimal, yakni harga logistik yang kompetitif dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi kapasitas angkut. Ia juga menyoroti pentingnya keterisian kapasitas angkut yang mencapai sekitar 20 ton agar skema ini ekonomis.
“Kalau di bawah 50 persen, tentu berat untuk menetapkan harga,” tambahnya.
Dirinya optimistis, jika skema ini berjalan, akan memberikan dampak ekonomi positif hingga ke tingkat nelayan dan petani.
“Karena rantai perdagangan terpotong, nilai tambah akan langsung dirasakan di level bawah. Harga bahan baku pasti meningkat,” pungkasnya.(*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
