benuanta.co.id, TARAKAN – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei mendatanng, isu kesejahteraan pekerja di Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan. Di tengah tingginya biaya hidup dan geliat investasi di daerah, buruh dinilai masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari tekanan daya beli hingga kecilnya porsi pendapatan tenaga kerja dalam struktur ekonomi daerah.
Akademisi sekaligus Pakar Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menilai peringatan May Day seharusnya menjadi momentum melihat persoalan ketenagakerjaan secara lebih menyeluruh. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya melalui kenaikan upah, tetapi juga membutuhkan pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan investasi, serta perubahan struktur ekonomi daerah agar manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
“Hari buruh ini harus menjadi momentum melihat persoalan secara utuh,” ungkapnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, pasar tenaga kerja di Kaltara tidak bisa dilepaskan dari persoalan upah yang relatif lebih tinggi dibanding sejumlah provinsi lain di Kalimantan maupun rata-rata nasional. Kondisi itu, kata dia, di satu sisi membantu pekerja menjaga daya beli, namun di sisi lain dapat menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke daerah.
“Tingkat upah yang tinggi itu tentu dalam satu sisi menjadi solusi atas permasalahan buruh, tetapi dalam hal lain menjadi sandungan investor untuk masuk ke Kaltara,” jelasnya.
Menurut Dr. Margiyono, tingginya upah di Kaltara erat kaitannya dengan mahalnya harga barang dan jasa di daerah. Ia menyebut penetapan UMP maupun UMK pada dasarnya mengikuti tingkat kebutuhan hidup layak yang dipengaruhi harga pangan, pakaian, perumahan hingga kebutuhan sosial lainnya.
“Kalau harga-harga kebutuhan pangan, pakaian, kebutuhan sosial itu tinggi, maka tidak bisa tidak pekerja tetap menuntut upahnya disesuaikan,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai tuntutan buruh agar upah terus naik tidak bisa dipandang semata-mata sebagai tekanan terhadap pengusaha. Di sisi lain, pengusaha juga menghadapi beban biaya produksi dan keterbatasan modal untuk memperluas usaha, memperbaiki mesin, maupun menambah kapasitas produksi.
“Kita tidak bisa melihat hitam putih. Buruh ingin hidup sejahtera, tetapi pengusaha juga menghadapi biaya yang tinggi,” ujarnya.
Dr. Margiyono menegaskan, kunci utama menyeimbangkan kepentingan buruh dan dunia usaha adalah stabilitas harga. Pemerintah daerah dinilai harus memastikan pasokan dan distribusi kebutuhan pokok berjalan baik, mulai dari pangan, pakaian, perumahan hingga kebutuhan sosial masyarakat.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan penyerapan tenaga kerja, kunci utamanya adalah pemerintah menjaga stabilitas harga,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produksi, sedangkan Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas.
“Kalau produksinya melimpah maka harga akan stabil, kalau permintaan terjaga maka harga juga akan stabil,” ucapnya.
Selain persoalan harga, Dr. Margiyono mengaku menemukan fakta yang menurutnya cukup mengejutkan terkait kontribusi tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara. Berdasarkan hitungannya dari 2013 hingga 2025, porsi pendapatan pekerja dibanding total PDRB masih sangat kecil.
“Saya menemukan fakta yang mengagetkan, kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB itu sangat kecil,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, pada 2013 jumlah pekerja di Kaltara sekitar 245.662 orang dengan tingkat upah Rp1.762.073. Jika dikalikan, total pendapatan pekerja sekitar Rp432 miliar, sementara PDRB saat itu mencapai Rp52,6 triliun. “Kalau 432 miliar dari 52,6 triliun itu hanya sekitar 8,23 persen,” lanjutnya.
Sementara pada 2025, jumlah pekerja diperkirakan 384.650 orang dengan UMP Rp3.605.314. Jika dikalikan, total pendapatan pekerja sekitar Rp1,3 triliun, sedangkan PDRB Kaltara mencapai Rp156 triliun. “Kontribusinya hanya sekitar 8,9 persen,” paparnya.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan tingginya angka PDRB per kapita belum tentu menggambarkan kesejahteraan nyata masyarakat. Sebab sebagian besar nilai tambah ekonomi justru dinikmati pemilik modal, mesin, infrastruktur, transportasi, dan sektor kapital lainnya.
“Hampir 99 persen itu bukan porsi tenaga kerja, tetapi pendapatan kapital,” paparnya.
Ia menilai struktur ekonomi seperti ini membuat pertumbuhan daerah banyak dinikmati pihak luar, bukan masyarakat lokal. Dr. Margiyono mempertanyakan apakah mesin pertambangan, pesawat, kapal, hingga layanan telekomunikasi yang beroperasi di Kaltara dimiliki warga setempat.
“Yang sejahtera hanya upah, sementara pendapatan kapital itu pergi,” tuturnya.
Karena itu, ia menilai solusi jangka panjang bukan hanya menaikkan upah buruh, melainkan mengubah struktur PDRB agar keterlibatan tenaga kerja lokal, pengusaha lokal, dan modal lokal semakin besar. Dengan begitu, keuntungan ekonomi tidak seluruhnya keluar daerah.
“Keterlibatan tenaga kerja lokal itu mutlak, keterlibatan pengusaha lokal itu mutlak, keterlibatan modal lokal itu juga mutlak,” katanya.
Dr. Margiyono menuturkan, kesejahteraan pekerja idealnya tidak hanya bertumpu pada gaji bulanan, tetapi juga dari kepemilikan aset produktif seperti rumah kontrakan, usaha sampingan, tabungan, deposito, atau investasi lainnya. Dengan begitu, masyarakat ikut menikmati pendapatan dari sektor kapital.
“Kesejahteraan buruh itu tidak semata-mata berasal dari upah, tetapi berasal dari pendapatan kapital yang ia miliki,” tuturnya.
Ia menilai gejala ketimpangan itu sebenarnya tampak di lapangan. Meski statistik menunjukkan PDRB tinggi dan pendapatan per kapita meningkat, pedagang kaki lima justru semakin banyak di berbagai ruas jalan. Kondisi tersebut, menurutnya, menandakan mencari pekerjaan dan penghasilan masih sulit bagi sebagian warga.
“Statistik bilang middle income, tapi pedagang kaki lima membeludak. Itu menunjukkan cari uang itu susah,” tegasnya.
Menutup paparannya jelang May Day, Dr. Margiyono menegaskan pemerintah harus mengendalikan harga, mendorong investasi, serta memastikan investasi tersebut melibatkan pelaku usaha lokal agar uang terus berputar di daerah. Menurutnya, jika masyarakat sejahtera maka aktivitas ekonomi meningkat dan penerimaan daerah dari pajak maupun retribusi ikut bertambah.
“Kalau masyarakat sejahtera, uang berputar cepat, aktivitas ekonomi tinggi, maka pendapatan pemerintah juga akan tinggi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
