benuanta.co.id, TARAKAN – Selisih atau gap kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan masih tergolong tinggi. Hingga 2025, jumlah pekerja yang belum terdaftar dalam program perlindungan sosial tersebut tercatat mencapai sekitar 686 ribu jiwa.
Wakil Kepala Digitalisasi, Human Capital dan Aset BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ken Maharani mengungkapkan target tenaga kerja aktif yang terlindungi pada 2025 ditetapkan sebesar 4,83 juta orang. Namun hingga saat ini realisasi kepesertaan baru mencapai sekitar 4,15 juta pekerja atau sekitar 85,82 persen dari target tersebut.
“Dari target 4,83 juta pekerja aktif, realisasinya baru sekitar 4,15 juta sehingga masih terdapat gap sekitar 686 ribu pekerja,” ungkapnya saat media gathering, Selasa (3/3/2026).
Ia memaparkan secara umum jumlah pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kalimantan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2021 jumlahnya tercatat sekitar 2,38 juta pekerja, meningkat menjadi 2,82 juta pada 2022, kemudian 3,61 juta pada 2023, naik lagi menjadi 3,79 juta pada 2024, hingga mencapai lebih dari 4,15 juta pekerja pada 2025.
“Kalau dilihat dari grafiknya, tren kepesertaan sebenarnya terus meningkat setiap tahun,” paparnya.
Selain tren jumlah pekerja, data juga menunjukkan komposisi kepesertaan berdasarkan segmen pekerja yang terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan sektor jasa konstruksi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pekerja penerima upah masih menjadi segmen dengan kontribusi terbesar terhadap total kepesertaan, sementara dua segmen lainnya juga menunjukkan perkembangan setiap tahunnya.
“Setiap segmen memiliki kontribusi yang berbeda terhadap jumlah pekerja aktif,” jelasnya.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan target kepesertaan belum sepenuhnya tercapai. Salah satu faktor yang cukup sering ditemui adalah adanya anggapan di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga sebagian pekerja belum memahami perbedaan manfaat di antara keduanya.
“Kadang masyarakat masih menganggap BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu sama,” terangnya.
Ken juga menambahkan masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi tersebut membuat jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang sebenarnya ada di lapangan.
“Sebagian perusahaan juga belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sehingga muncul gap kepesertaan,” tambahnya.
Selain faktor tersebut, kondisi geografis Kalimantan yang luas turut menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Jarak antarwilayah yang cukup jauh serta tingkat pemerataan edukasi yang belum merata membuat proses penyampaian informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan tidak selalu berjalan optimal.
“Faktor geografis Kalimantan yang luas juga menjadi salah satu tantangan dalam proses edukasi,” ujarnya.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kalimantan menjalankan berbagai strategi sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah kampanye digital yang disebut sebagai ‘perang udara’. “Kami melakukan sosialisasi intensif yang disebut perang udara,” katanya.
Strategi tersebut memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, hingga TikTok untuk menyebarluaskan informasi terkait program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Konten yang digunakan berupa video edukasi yang dirancang secara khusus dan dibuat seragam untuk seluruh kantor cabang agar pesan yang disampaikan tetap konsisten.
“Setiap bulan kampanye memiliki tema khusus agar pesannya lebih fokus,” ujarnya.
Selain melalui media digital, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pendekatan lain seperti kegiatan sosialisasi informal serta menjalin kerja sama dengan media massa. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas penyebaran informasi sekaligus memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat maupun perusahaan mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami juga melakukan kegiatan informal dan bekerja sama dengan media massa untuk memperluas edukasi,” lanjutnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dapat terus meningkat. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan semakin banyak perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya sehingga program perlindungan ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal.
“Target kami kesadaran meningkat, kepesertaan naik, dan program bisa berjalan secara optimal,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
