benuanta.co.id, BULUNGAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, BPJS Kesehatan, serta pemerintah kabupaten dan kota membahas keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan target Universal Health Coverage (UHC) 2026 tetap tercapai.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, mengatakan dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak boleh terganggu meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, Pemprov Kaltara menyatakan tetap mengupayakan pembiayaan kepesertaan JKN hingga Triwulan III 2026 sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Adapun kebutuhan anggaran untuk Triwulan IV 2026 akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan agar keberlangsungan program tetap terjamin,” sebutnya, Jumat (31/7/2026).
Rapat juga mengidentifikasi Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan sebagai daerah yang berpotensi mengalami kendala dalam memenuhi target UHC tahun depan. Pemerintah daerah diminta segera melakukan verifikasi dan validasi data peserta JKN agar kepesertaan lebih akurat dan tepat sasaran.
Selain pembaruan data, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah akan meningkatkan kepesertaan pekerja sektor formal dan badan usaha yang belum terdaftar dalam Program JKN. Dunia usaha juga didorong berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan kepesertaan.
Melalui langkah tersebut, DPRD, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan berharap keberlangsungan Program JKN tetap terjaga sehingga target UHC 2026 dapat dicapai dan masyarakat Kalimantan Utara terus memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
