benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap mempertahankan penggunaan data sekitar 17 ribu peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai pemerintah daerah, sembari menunggu proses verifikasi dan pembahasan lanjutan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah usai rapat bersama pemerintah provinsi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Rabu (17/6/2026).
“Kita tetap menggunakan data 17 ribu, kemudian kekurangannya nanti kita minta verifikasi kembali. Terus kemudian kita minta mereka rapat internal khusus pemerintah provinsi, dan setelah itu dilanjutkan lagi dengan rapat DPRD bersama pemerintah provinsi,” ujarnya.
Syamsuddin menjelaskan, rapat lanjutan direncanakan berlangsung pada awal Juli dengan melibatkan Sekretaris Daerah serta perangkat daerah terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp19,8 miliar yang telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap dipertahankan untuk menjamin keberlangsungan program tersebut.
“Keputusannya minimal ini kita pertahankan dulu angka Rp19,8 miliar,” ungkapnya.
Ia menerangkan, dari total kebutuhan sekitar 41 ribu peserta, saat ini data yang telah masuk dan masih digunakan berjumlah sekitar 17 ribu orang. Data tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Namun, muncul persoalan terkait penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengharuskan sekitar 17 ribu data tersebut dianulir berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kalau begini sifatnya mendadak. Anggaran ini juga sudah tersedia sampai bulan sembilan. Kekurangannya kurang lebih sekitar Rp4,1 miliar untuk mencapai angka 41 ribuan tadi,” jelasnya.
Kendati demikian, DPRD meminta agar data 17 ribu peserta tersebut tetap digunakan sementara waktu hingga ada keputusan lebih lanjut.
“Yang 17 ribu ini tetap masuk. Jadi DTSEN ini bukan dikesampingkan, tapi kita masih menggunakan 17 ribu ini dulu sambil menunggu,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada upaya memenuhi kekurangan anggaran sekitar Rp4,1 miliar. DPRD berharap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai sehingga mampu mendukung pembiayaan program tersebut.
“Yang paling terpenting kita berharap PAD ini bisa sesuai target. Kalau PAD ada, kita berharap program ini bisa jalan,” terangnya.
Syamsuddin juga membantah adanya rencana pengalihan anggaran untuk menutup kekurangan tersebut. Selain itu, DPRD menyoroti minimnya koordinasi dalam rencana perubahan data karena sebelumnya lembaga legislatif tidak menerima tembusan surat yang dikirim pemerintah daerah terkait kebijakan tersebut.
“Kita minta surat yang itu dianulir dulu. Datanya dikembalikan ke DPRD. Kami baru tahu setelah mendengar informasi, makanya kami undang rapat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
