benuanta.co.id, BULUNGAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai rencana dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu ditunjukkan melalui monitoring lapangan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2025 di Kota Tarakan.
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan realisasi program yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 tidak berhenti pada tataran administrasi.
“Kami ingin program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Hal senada disampaikan Jufri Budiman. Ia menilai pengawasan langsung penting untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. “Dengan turun langsung, kami bisa menilai progres pembangunan sekaligus kualitas layanan publik,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Pansus meninjau sejumlah fasilitas dan proyek strategis di Tarakan, antara lain RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I, serta SMAN 5 dan SMKN 4 Tarakan.
Anggota Pansus lainnya, Syamsuddin Arfah, menegaskan pengawasan DPRD merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. “Setiap rupiah dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan kinerja yang optimal,” ujarnya.
Adi Nata Kusuma menambahkan, hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program ke depan. “Kami berharap pelaksanaan program berikutnya lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap pelaksanaan pembangunan di Tarakan semakin efisien serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
