TANJUNG SELOR – Penyaluran dana desa (DD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah masuk ke masing-masing rekening pemerintah desa. Pantauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, 447 desa di Kaltara sudah mendapatkan DD.
“Dana desa itu sudah masuk ke masing-masing desa yang ditransfer langsung dari pusat jumlahnya ada Rp 600 miliar,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kaltara, Amir Bakry kepada benuanta.co.id.
Dia menuturkan, angka itu sesuai dengan jumlah desa di Kaltara. Dari 447 desa itu untuk desa di Kabupaten Nunukan ada 232 desa, KTT ada 32 desa, Kabupaten Bulungan ada 74 desa dan Kabupaten Malinau ada 109 desa. “Jadi Nunukan itu paling banyak dapat DD karena jumlah desanya ada 232 paling sedikit itu KTT hanya 32 desa,” ucapnya.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara ini mengatakan, untuk anggaran DD yang diterima masing-masing desa berbeda-beda, ada yang menerima kurang dari Rp 1 miliar. Tapi ada juga yang mendapatkan hingga Rp 5 miliar lebih.
“Yang dapat DD terbesar itu di Desa Malinau Seberang dapat Rp 5,6 miliar kalau tidak salah. Kenapa besar ini karena pengaruh masyarakat miskinnya yang banyak. Disana juga paling banyak penduduknya,” sebutnya.
Amir menuturkan, untuk desa yang penduduknya paling sedikit mendapatkan DD itu ada di Kabupaten Tana Tidung, dari kisaran Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar saja. “Ada yang dapat Rp 700 juta karena penduduknya sedikit,” jelasnya.
Namun jika ditambahkan dengan anggaran dana desa (ADD) yang bersumber dari daerah, maka jumlahnya juga bisa naik. Kata dia, penggunaan dana itu saat ini kebanyakan dipusatkan untuk penanggulangan Covid-19.
“Jadi dari DD itu maksimal 30 persen untuk Covid-19 seperti pemberian BLT. Tahun ini sudah mulai di Januari 2021,” sebutnya.
Dia menuturkan, besaran bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2021 berbeda dengan penyaluran BLT tahun 2020. Untuk BLT tahun 2021 diberikan selama 1 tahun dengan jumlah perbulan sebesar Rp 300 ribu per kepala keluarga. “Tahun kemarin itu Rp 600 ribu tapi bertahap tidak sampai 1 tahun. Kalau sekarang tiap bulan sampai 12 bulan diberikan,” tuturnya.
Amir mengatakan, pembangunan posko relawan di setiap desa, anggarannya juga dicomot dari DD sebesar 8 persen bagi desa yang rawan pertumbuhan Covid-19. “Di Bulungan ini hanya ada 4 desa yang direkomdasikan yakni di Bunyu, Tanjung Selor, Tanjung Palas dan Tanjung Palas Utara. Karena di sini aktivitas masyarakatnya tinggi karena jalur perlintasan juga,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari Rp 1 miliar diambil 8 persen jadi sekitar Rp 80 juta digunakan untuk pembangunan posko Covid-19, di dalamnya sudah mencakup konsumsi petugas dan honor petugas. Termasuk juga pembelian profil air, disinfektan, masker dan sebagainya.
“Nah, kita anjurkan untuk masker ini lebih baik dibuat sendiri dengan berdayakan orang desa, sehingga ekonomi masyarakat juga jalan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin
