benuanta.co.id, BULUNGAN – Gedung utama Kantor Bupati Bulungan yang terbakar beberapa waktu lalu belum langsung masuk tahap perbaikan. Sampai sekarang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan masih melihat kondisi bangunan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Kebakaran yang terjadi pada Rabu (20/5) malam membuat sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan. Namun, kondisi itu belum menjadi dasar bagi pemerintah untuk langsung memutuskan gedung akan direnovasi ataupun dibangun ulang.
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pihaknya masih membutuhkan kajian untuk mengetahui kondisi bangunan setelah kebakaran.
“Belum bisa kita tentukan sekarang. Kita perlu lihat dulu hasil kajian teknisnya, dari situ baru kelihatan apakah gedung ini masih bisa digunakan dan diperbaiki atau tidak,” kata Syarwani, Jumat (21/8/2026).
Menurut Syarwani, keputusan mengenai gedung tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Sebab, kerusakan akibat kebakaran perlu dilihat lebih dalam, termasuk bagian konstruksi yang terdampak panas.
“Kalau hanya melihat kondisi yang ada sekarang, kita belum bisa mengambil kesimpulan. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemkab Bulungan nantinya akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan tersebut sebelum menentukan anggaran dan bentuk penanganannya.
“Setelah kajiannya selesai, baru kita bicara langkah selanjutnya. Apakah diperbaiki, direhabilitasi atau memang harus dibangun kembali,” katanya.
Sementara itu, kebakaran gedung utama tersebut tidak membuat aktivitas pemerintahan di Bulungan berhenti. Pemkab tetap menjalankan pelayanan dan kegiatan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas yang masih bisa dimanfaatkan.
Syarwani menegaskan, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah meskipun kondisi kantor utama mengalami kerusakan.
“Gedungnya boleh bermasalah, tapi pelayanan jangan sampai ikut berhenti. Pemerintahan harus tetap berjalan,” tegasnya.
Untuk sementara, Pemkab Bulungan memilih menunggu hasil kajian sebelum menentukan masa depan gedung yang terbakar tersebut. Pemerintah juga akan menghitung kebutuhan anggaran agar keputusan yang diambil tidak menjadi beban baru bagi daerah.
“Kita ingin keputusan yang diambil benar-benar tepat. Jadi semua harus dihitung dulu dengan matang,” pungkasnya.(*)
Reporter: Alvianita
Editor: Endah Agustina
