Kota Tarakan Miliki 627 Hektare Lahan Mangrove

benuanta.co.id, TARAKAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membeberkan luas keseluruhan lahan mangrove yang tersebar di beberapa titik di Kota Tarakan Kurang lebih berjumlah 627 hektare.

Lahan mangrove seluas kurang 627 hektare tersebut tersebar di empat Kecamatan yang ada di Kota Tarakan. Lahan mangrove terluas berada di kecamatan Tarakan Utara dan disusul Tarakan Timur menduduki posisi kedua.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tanaman Hayati, Nur Asia mengungkapkan berdasarkan citra satelit yang ada, terdapat kurang lebih 40 hektar lahan mangrove terbuka akibat adanya pembukaan lahan untuk kegiatan pembangunan, kegiatan masyarakat dan juga dari alam sendiri yaitu abrasi.

Baca Juga :  Tertinggi di Kaltara, Indeks Pembangunan Manusia di Tarakan Terus Bertumbuh Tiap Tahun

“Diharapkan kalau kita sudah tetapkan untuk ekosistem mangrove memang harusnya berfungsi sesuai dengan fungsinya,” ujar Nur Asia, Selasa (31/10/2023).

Ia pun berharap masyarakat tidak melakukan kegiatan di lahan mangrove dapat merusak ekosistem mangrove itu sendiri. Lanjutnya, seharusnya masyarakat bisa menjaga dan melindungi ekosistem tersebut. Namun, jika masyarakat sendiri yang menanam dan membuat lahan mangrove di lahannya pribadi hal tersebut tidak menjadi tidak menjadi masalah untuk melakukan kegiatan apa pun.

Baca Juga :  Kerahkan Excavator, Gelanggang Megah Sabung Ayam di Juata Laut Rata dengan Tanah

“Kalau untuk kegiatan pemeliharaan memang perlu karena kita tahu bahwa kondisi dari ekosistemnya sendiri maupun dari masyarakat perlu ada pemeliharaan pengawasan,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sangat mendukung dan akan membantu kegiatan yang berkaitan dengan penanaman mangrove baik dari instansi maupun masyarakat yang ingin melakukan kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Anggaran Terbatas, KONI Tarakan Tetap Optimis Pertahankan Gelar Juara Umum di Porprov II Kaltara

Pihaknya pun siap untuk menyediakan lahan dari Pemkot dan bibit mangrove. Namun, jika masyarakat memiliki lahan tersendiri pun pemerintah siap untuk membantu tergantung kesepakatan bersama mengingat hal ini untuk membangun lingkungan yang baik termasuk ekosistem khususnya mangrove.

“Beberapa pemilik tambang sekarang beberapa ada yang meminta bibit karena sekarang kan mereka (petambak) diarahkan untuk silvofishery,” pungkasnya.(*)

Reporter: Sunny Celine

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *