TARAKAN – Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai membutuhkan pola pendampingan yang berkelanjutan. Pasalnya, persoalan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, tetapi juga menyangkut legalitas, akses pembiayaan, pemasaran, hingga perlindungan usaha.
Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara, Hj. Rahmawati, S.H., menilai pemerintah perlu menghadirkan pelayanan yang menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik setiap wilayah. Hal ini penting mengingat kondisi geografis Kaltara yang terdiri dari kawasan kepulauan, pesisir, perbatasan, hingga pedalaman.
Ia mengatakan, persoalan UMKM di setiap kabupaten dan kota tidak selalu sama. Karena itu, program pemberdayaan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam tanpa melihat kebutuhan pelaku usaha di masing-masing daerah.
“Pelaku usaha di Tarakan tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda dengan pelaku usaha di Bulungan, Malinau, Nunukan, maupun Tana Tidung,” ungkapnya dalam kegiatan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Kota Tarakan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang lebih luas dari sekadar pelatihan produksi. Mereka juga harus mendapatkan kemudahan dalam mengurus legalitas, memenuhi standar produk, memperluas pemasaran, serta memperoleh akses pembiayaan dan perlindungan ketika menjalankan usaha.
“Di sinilah pentingnya kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang mudah dijangkau dan pendampingan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Rahmawati mengapresiasi penyelenggaraan Festival UMKM yang menghadirkan berbagai layanan dalam satu kesempatan. Mulai dari pengurusan legalitas, perlindungan usaha, akses pembiayaan, hingga pengembangan kapasitas dan pemasaran. Kegiatan tersebut juga menargetkan kehadiran 1.000 pengusaha UMKM.
Ia menilai, festival tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi sekaligus mengakses layanan yang dibutuhkan. Namun, proses pendampingan harus tetap dilanjutkan setelah kegiatan selesai agar persoalan yang ditemukan tidak berhenti sebatas menjadi catatan.
Rahmawati juga menekankan tiga hal penting dalam pengembangan UMKM, yakni legalitas usaha, perlindungan usaha, serta pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, pendaftaran merek, dan perizinan lainnya harus dibarengi dengan pemahaman serta pendampingan kepada masyarakat.
Selain itu, pelaku usaha perlu didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, standardisasi, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, dan jaringan pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Jangan sampai pelaku usaha di wilayah perbatasan, kepulauan, dan pedalaman tertinggal dalam memperoleh pelayanan dan kesempatan pengembangan usaha mereka,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, serta perbankan dapat memperkuat koordinasi dalam mendukung pengembangan UMKM. Dengan pendampingan yang berkelanjutan dan pelayanan yang merata, pelaku usaha di seluruh wilayah Kaltara diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
