Dia menjelaskan dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ia mengungkapkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pun telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda.
Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kata dia, kini dokumen tersebut telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tindak lanjut putusan MA serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Ia menegaskan pencabutan surat keterangan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Ditambahkan bahwa hal itu juga sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Terkait gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai persoalan surat keterangan tersebut, Menko memperkirakan perkara itu juga akan menghadapi persoalan hukum menyangkut objek sengketa.
Menurutnya dengan telah dicabutnya surat keterangan yang menjadi objek sengketa, tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” tutur Yusril.
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan MK terkait sengketa persyaratan pendidikan Wapres, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wapres memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara dalam putusan MA, kasasi pemohon gugatan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran dikabulkan sehingga surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Sumber : Antara
