benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat berjalan efektif. Selain menekan biaya operasional, kebijakan tersebut diklaim tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto, mengatakan penerapan WFH merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran di tengah kondisi APBD yang terbatas.
“Kondisi APBD kita tidak memungkinkan dan saat ini kita sedang melakukan efisiensi. Walaupun WFH tetap kita laksanakan, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang,” kata Denny, Rabu (29/7/2027).
Menurut dia, pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sektor kesehatan dan pendidikan, tetap berjalan normal. Pengaturan jadwal telah dilakukan sehingga layanan di rumah sakit maupun sekolah tidak terganggu.
Denny menjelaskan ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan melaporkan aktivitas kerjanya melalui sistem kinerja elektronik (e-kinerja). Laporan tersebut diawasi langsung oleh pimpinan masing-masing perangkat daerah.
“Mereka harus tetap mengisi e-kinerja, melaporkan apa yang dikerjakan. Itu diawasi langsung oleh pimpinan. Jadi hanya tempat bekerjanya yang berbeda, tanggung jawabnya tetap sama,” ujarnya.
Ia menegaskan ASN yang tidak menjalankan kewajiban selama WFH akan menerima konsekuensi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Penilaian dilakukan berdasarkan capaian kinerja yang dilaporkan.
“Kalau tidak melaksanakan kegiatannya pada hari Jumat tentu berpengaruh terhadap TPP karena penilaiannya berdasarkan kinerja,” katanya.
Dari sisi efisiensi anggaran, Denny mengungkapkan evaluasi awal menunjukkan adanya penurunan biaya operasional, terutama penggunaan listrik di gedung-gedung perkantoran milik pemerintah Pemprov Kaltara.
“Hasil evaluasi sementara menunjukkan penghematan sekitar Rp400 juta per bulan. Kami membandingkan tagihan bulan sebelumnya dengan bulan setelah kebijakan ini diterapkan dan terlihat ada penurunan,” ucapnya.
Menurut Denny, angka tersebut belum memasukkan potensi penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan ASN saat bepergian dari rumah ke kantor.
“Kalau dihitung lagi, ada sekitar 6.000 ASN yang biasanya pulang pergi ke kantor. Penghematan BBM itu sebenarnya juga bisa dihitung, tetapi belum kami akumulasi,” katanya.
Pemprov Kaltara, kata Denny, akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFH. Ia menilai pemanfaatan teknologi memungkinkan ASN tetap bekerja secara produktif tanpa harus selalu hadir di kantor, sekaligus mendukung upaya pemerintah melakukan efisiensi belanja daerah. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
