benuanta.co.id, BULUNGAN — Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam memastikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Ingkong Ala saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA dan KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kaltara.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian strategis dalam mendorong percepatan pembangunan daerah,” ujar Ingkong Ala, Rabu (29/4/2026).
Ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk kehadiran narasumber, Samsul Ramli, yang dinilai mampu memperkaya wawasan peserta melalui pengalaman dan pengetahuan di bidang pengadaan.
Menurut Ingkong, Kaltara saat ini tengah menghadapi tantangan besar sebagai provinsi perbatasan dengan wilayah yang luas dan sebagian masih sulit dijangkau. Kondisi tersebut menuntut penyediaan infrastruktur dasar yang merata, peningkatan konektivitas, serta penguatan layanan publik.
“Di sisi lain, kita juga memiliki potensi besar di sektor energi, industri berbasis sumber daya alam, hingga pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan. Karena itu, pembangunan harus direncanakan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menekankan, peran PA dan KPA menjadi krusial dalam memastikan seluruh proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, proses tersebut juga harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lebih lanjut, Ingkong Ala mengingatkan agar setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan listrik dan air bersih, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Setiap rupiah anggaran yang kita kelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, kegiatan bimbingan teknis tersebut tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas, tetapi juga forum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih baik di Kaltara.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah optimistis percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dapat terus didorong secara berkelanjutan. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
