Usulan Sekolah Rakyat di Nunukan Tunggu Keputusan Kemensos

benuanta.co.id, NUNUKAN – Peluang Kabupaten Nunukan mendapatkan program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat semakin terbuka.

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menuntaskan seluruh tahapan administrasi yang menjadi syarat pengusulan pembangunan sekolah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan, Faridah Aryani, mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan, termasuk hasil survei dan verifikasi lahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Utara.

Baca Juga :  Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Bupati Nunukan Serukan Semangat Kebangsaan

“Semua persyaratan yang diminta kementerian sudah kami lengkapi dan sudah kami sampaikan. Saat ini kami tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat,” kata Faridah, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah bergerak cepat sejak Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Upaya tersebut dilakukan agar proses pengajuan dapat segera diproses dan peluang memperoleh program strategis nasional itu tidak terhambat.

Faridah menjelaskan, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai sangat penting bagi Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik wilayah perbatasan dan masih menghadapi tantangan akses pendidikan bagi sebagian masyarakat kurang mampu.

Baca Juga :  Jadi Ruang Pengembangan Karakter Siswa, Pemkab Nunukan Dukung SMANSA Adventure

Selain ditujukan bagi keluarga prasejahtera, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

“Setelah lokasi yang diusulkan ditetapkan, kami langsung menindaklanjuti seluruh kebutuhan administrasi yang diminta. Karena itu, proses pengusulan bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat,” ujarnya.

Baca Juga :  Bappeda Nunukan Matangkan RKPD 2027, Fokus Sinkronisasi Program dan Anggaran

Saat ini, kata Faridah, pemerintah daerah hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nunukan. Seluruh proses pembangunan nantinya akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Harapan kami tentu program ini dapat direalisasikan di Nunukan karena manfaatnya sangat besar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Endah Agustina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *