benuanta.co.id, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan pembangunan di wilayah Krayan Raya tetap menjadi perhatian meski kondisi fiskal daerah diproyeksikan mengalami penurunan. Pemerintah daerah kini dituntut lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar anggaran yang tersedia tetap memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Nunukan saat berdialog bersama camat, kepala desa dan kepala adat se-Krayan Raya di Gedung Serbaguna Long Bawan, Senin (17/8/2026), usai pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Irwan menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan turun dari sekitar Rp1,9 triliun pada 2025 menjadi Rp1,4 triliun pada 2027. Menurutnya, kondisi fiskal tersebut harus dihadapi dengan strategi dan penentuan skala prioritas, bukan dengan mengurangi komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Kita tidak mungkin mengeluh terus. Kita harus punya strategi. Kalau berbicara tentang infrastruktur, kita melihat mana yang menjadi skala prioritas. Semua penting dan semua harus dibangun, tetapi dengan keterbatasan anggaran tentu ada yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama Pemkab Nunukan adalah infrastruktur jalan di Krayan. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan ruas Lembudud–Kurid menggunakan skema multiyears untuk periode 2027–2029.
“Kita wajib di tahun 2027 membuat proyek multiyears karena Krayan betul-betul sangat membutuhkan infrastruktur yang baik,” katanya.
Persoalan akses jalan di Long Layu, Krayan Selatan, juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Bupati mengatakan, meski ruas jalan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kondisi masyarakat yang terdampak tetap menjadi tanggung jawab moral pemerintah Kabupaten Nunukan.
“Kawasan Krayan adalah masyarakat saya. Walaupun jalan tersebut jalan provinsi, saya merasa masyarakat saya membutuhkan perhatian,” tegasnya.
Pemkab Nunukan sebelumnya mengalokasikan sekitar Rp983 juta melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kerusakan infrastruktur di kawasan tersebut. Dari 13 jembatan yang mengalami kerusakan berat, lima di antaranya telah diintervensi pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Irwan juga menyampaikan adanya rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan komunikasi dengan Wakil Ketua DPRD Kaltara, terdapat rencana anggaran lebih dari Rp10 miliar untuk penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, pada 2027 pemerintah pusat disebut menyiapkan sekitar Rp30 miliar melalui IJB untuk penanganan ruas jalan di Krayan yang berstatus jalan nasional. Bupati berharap dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sehingga persoalan konektivitas di Krayan bisa terus ditangani.
Di tengah keterbatasan fiskal, Bupati juga menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan 17 program unggulan yang menjadi bagian dari visi dan misi bersama Wakil Bupati Nunukan, Hermanus. Sejumlah program disebut telah mulai direalisasikan, seperti penyaluran alat berat, seragam sekolah, program satu desa satu program unggulan hingga beasiswa.
Ia juga mengakui kuota beasiswa pada 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan upaya pemerintah menjalankan program yang telah menjadi komitmen kepada masyarakat.
“Sedikit banyaknya apa yang menjadi janji kami bersama Pak Hermanus sudah kami wujudkan dalam 17 program unggulan,” ungkapnya.
Irwan juga meminta camat dan kepala desa aktif menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Menurutnya, koordinasi di tingkat kecamatan dan desa sangat penting untuk memastikan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Kalau kita bisa bersatu, berkoordinasi dan bergandengan tangan, tidak ada masalah yang sulit kita selesaikan. Semua masalah dapat kita pecahkan,” tuturnya.
Persoalan informasi di media sosial turut menjadi perhatian Bupati. Ia meminta camat dan kepala desa tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat informasi dapat menyebar dengan cepat, termasuk informasi yang belum terverifikasi.
“Di era digitalisasi ini sangat mudah memberitakan hal-hal yang sekiranya tidak benar. Kalau ada hal yang perlu kita klarifikasi dan belum kita ketahui kebenarannya, penting bagi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan berdiskusi,” pesannya.
Ia berharap pertemuan dengan camat, kepala desa dan kepala adat tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi dapat menjadi ruang komunikasi untuk membahas persoalan riil yang dihadapi masyarakat Krayan.
Ia juga mengingatkan pemerintah desa agar mengelola anggaran secara cermat, terutama dalam kondisi kemampuan fiskal yang terbatas. “Betul-betul kita kelola anggaran seminimal mungkin, tetapi harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi wilayah kerja dan desa kita,” pungkasnya.
Dalam pertemuan itu, Kapolres Nunukan turut meminta kepala desa segera berkoordinasi dengan aparat keamanan apabila terdapat persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Keterbatasan jumlah personel di wilayah Krayan, kata dia, membuat peran masyarakat dan pemerintah desa menjadi penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Jika ada informasi, segera sampaikan kepada anggota Polri maupun TNI. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan berita positif dan informasi yang benar,” pesannya.
Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, TNI dan Polri menjaga persatuan serta kebinekaan di wilayah Krayan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menilai perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan, tetapi membutuhkan kehadiran pemerintah secara nyata di tengah masyarakat.
“Yang kami harapkan adalah perhatian pemerintah. Kehadiran pemerintah itu harus konkret dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa, tokoh adat dan aparat keamanan untuk menyamakan langkah dalam menghadapi persoalan pembangunan, keterbatasan anggaran serta tantangan keamanan di Krayan Raya.
“Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan pembangunan akan tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan memprioritaskan kebutuhan yang dinilai paling mendesak bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
