MALINAU – Diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Kaltara.Asisten Perekonomian dan pembangunan Kabupaten Malinau (Pemkab), Ir. Kristian Muned, MT ikuti Webinar Series 4.0 Jilid VI: Akselerasi Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Tak hanya asisten II Pemkab Malinau Saja Webinar tersebut juga langsung diikuti oleh Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi.
Dalam Webinar itu Kristian mengatakan Pemkab nantinya diharapkan segera membentuk TP2DD untuk Malinau. Mengingat TP2DD yang memang belum terbentuk, sehingga wacana pembentukan TP2DD diharapkan agar bisa segera dibentuk dalam waktu dekat ini.
“Jadi ini bentuknya seperti Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) sebagai salah satu bentuk pendukung penyederhanaan birokrasi. Maksudnya semua pengelolaan keuangan daerah berorientasi terhadap ETP,” kata Kristian.
Selain pengelolaan keuangan pemda, TP2DD nantinya juga diharapkan bisa menyasar ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus berubah menjadi ke non tunai. Seperti retribusi parkiran dan pembayaran pajak juga.
Akan tetapi implementasi dari ETP ini, juga harus didukung dengan regulasi aturan. Hanya saja, regulasi TP2DD sampai saat ini dari Peraturan Presiden (Perpres) masih dalam proses.
“Namun seyogyanya sangar baik dilakukan Pemda, karena pembentukan daripada tim ini suatu kebutuhan dalam memperkuat keuangan Pemda,” kata Kristian.
“Tapi dalam mewujudkan hal ini kita masih kurang dukungan dari insfratruktur jaringan internet. Di beberapa kecamatan untuk jaringan internet masih terbatas. Itu merupakan kendala yang dihadapi oleh Pemda Malinau. solusinya bisa meminta bantuan ke Kominfo Pusat,” bebernya.
Meski ada beberapa kendala yang dihadapi, namun Kristian menegaskan bahwa TP2DD sangat dibutuhkan oleh Pemkab Malinau. Karena dipastikan juga akan berpengaruh terhadap penilaian opini daerah, meski Pemkab Malinau dalam kurun waktu enam tahun belakangan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP) Provinsi Kaltara.
“Jadi dukungannya sekarang kita sudah ada beberapa melakukan non tunai khusus di lingkungan Pemkab Malinau dan aset,” tuturnya.
Dipaparkan Kristian juga, dalam transaksi keuangan daerah yang sudah non tunai, memiliki banyak keuntungan. Misalnya adanya transparansi dan bisa terhindar adanya pungli ataupun korupsi. Sehingga bisa meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemda juga.
“Kita sangat mendukung pembentukan TP2DD ini. Saya juga sudah ke pak Sekda dan beliau juga menyambut baik pembentukan tim ini,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
