MALINAU – Tambahan 100 personel Brimob dipastikan akan datang untuk membantu Polres Malinau dalam mengamankan Pemilihan Bupati (Pilbub) Malinau.
Meski akan mendapatkan tambahan 100 personel Brimob dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara), Kapolres Malinau AKBP Agus Nugraha SH MH SIK menjelaskan, pihaknya tidak akan menempatkan 100 personil tambahan itu secara khusus, namun akan diturunkan saat menghadapi situasi yang dianggap darurat.
“Untuk pos-pos pengamanan itu akan tetap dijaga oleh anggota kita, seperti TPS, kantor KPU dan kantor Bawaslu itu akan tetap dijaga oleh anggota kita,” kata Kapolres Malinau lagi.
“Namun, 100 personil Brimob kita nantinya akan tetap siaga di wilayah Malinau dan akan turun jika ada situasi yang mendesak,” pungkasnya.
Walau akan mendapatkan kekuatan tambahan baru untuk mengamankan Pilbup Malinau. Akan tetapi, Agus membeberkan kalau hal itu bukanlah sebuah jaminan untuk keamanan pesta demokrasi, menurutnya ada 6 hal yang merupakan kunci utama dari keamanan pemilu yaitu.
Sebelum ikut kontestasi Pilkada, baik Pasangan Calon (Paslon) dan Partai Politik (Parpol) harus siap dalam menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat mengumumkan hasil Pilkada.
“Siap menang dan siap kalah, jika tidak siap maka ini yang berpotensi akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat,” ungkap Kapolres Malinau.
Dalam penyelenggaraannya, AKBP Agus Nugraha juga membeberkan kalau penyelenggara Pemilu, Pemerintah, termasuk TNI-Polri juga harus objektif serta tidak memihak kepada salah satu Paslon, karena dianggap akan mencederai pesta demokrasi yang akan sulit diterima oleh masyarakat.
“Bawaslu dan KPU harus objektif. Pemda dan TNI-Polri harus netral. Apalagi TNI-Polri merupakan pengamanan, kalau yang mengamankan saja tidak netral bisa kacau nantinya pemilu ini,” bebernya.
Dan yang terakhir ialah adanya peran para toko masyarakat dalam mengedukasi masyarakat mengenai Pemilu yang aman,damai dan kondusif serta mengarahkan masyarakat untuk taat protokol kesehatan.
Menurut Agus Nugraha Toko, masyarakat memiliki peran yang sangat sentral, dalam mencairkan suasana publik sehingga peran dari toko masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Toko Masyarakat seperti toko agama, ketua adat dan ketua suku, harus intens berkomunikasi agar masyarakat selalu kondusif dan mau mengikuti protokol kesehatan,” lanjutnya.
“Jika 6 poin tadi terpenuhi, maka tidak akan ada celah untuk merusak pesta demokrasi ini,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
