benuanta.co.id, BULUNGAN – Ditargetkan cepat, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tahun 2023 akan segera dibahas. Terlebih dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan melakukan penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, Denny Harianto mengatakan di minggu kedua bulan Juli 2022 akan dilakukan penyerahan KUA PPAS baik perubahan APBD tahun 2022 maupun APBD murni 2023
“Insya Allah di tanggal 12 Juli 2022 itu sudah di bahas di DPRD Kaltara, itu paralel. Kita usahakan TAPD dan Banggar, kita bersinergi dan tepat waktu, kita usahakan penetapan APBD terbaik di Indonesia,” ucap Denny Harianto kepada benuanta.co.id pada Rabu, 29 Juni 2022.
Lanjutnya, pembahasan lebih cepat dilakukan maka penetapan bersama dengan DPRD Kaltara juga lebih cepat. Dari jadwal yang dimiliki saat penyerahan di bulan Juli, maka hal itu akan dibahas secara intens.
“Kalau pembahasan intens, maka di bulan 11 (November 2022) saya yakin sudah dilakukan persetujuan bersama,” tuturnya.
Denny menyebutkan, program prioritas yang nantinya masuk di APBD 2023 tidak jauh dari pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
“Tetapkan, 20 persen itu untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, infrastruktur minimal 25 persen, 1 persen untuk teman-teman Inspektorat dan lain-lain, harus kita penuhi itu dulu,” sebutnya.
Disinggung soal peningkatan anggaran khususnya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di perbatasan. Dirinya menjabarkan hal itu menjadi ranah dari instansi teknis terkait yang mana menjadi skala prioritas.
“Nanti dari teman-teman OPD teknis yang menjadi prioritasnya dan menjadi kewenangan kita, itu yang penting,” paparnya.
Begitu juga dengan anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA), pihaknya akan terus menganggarkan. Pasalnya, selama ini selalu anggarkan, namun belum pernah lepas dari usulan penganggaran.
“Sama juga nanti Bankeu Khusus untuk guru-guru kita anggarkan, bisa saja nanti pak Gubernur menaikkan untuk guru ini,” bebernya.
Dirinya pun optimis APBD 2023 bakal naik dan lebih baik dari tahun 2022. Bahkan di perubahan 2022 nanti akan lebih baik dari APBD murninya.
“Yang jelas kita berdoa APBD di Kaltara ini tumbuh. Untuk perubahan sendiri paling lama September sudah disahkan, sehingga program sudah langsung berjalan,” tutupnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
