Efisiensi Anggaran, Pemprov Kaltara Hanya Tetapkan 10 Program Prioritas 2027

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dengan memperketat skala prioritas program.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mengatakan efisiensi membuat pemerintah daerah tidak bisa menjalankan seluruh program secara bersamaan. Program yang memiliki prioritas dan dampak besar terhadap masyarakat akan lebih dahulu dikedepankan.

“Segala sesuatu kita kedepankan yang prioritas dulu. Kita punya program bagus, kita tidak punya kekurangan program. Tapi sekali lagi, skala prioritas yang terpenting,” kata Denny, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga :  Gaji PPPK Bakal Dibiayai APBN 2027, Ringankan Beban APBD

Menurutnya, program prioritas tersebut harus memiliki daya ungkit terhadap pencapaian visi pembangunan daerah sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Denny mengatakan, Pemprov Kaltara telah meminta seluruh perangkat daerah menyesuaikan program yang dirancang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Program yang telah masuk dalam RKPD menjadi salah satu acuan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun program yang berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga :  SIBATARAKU Mulai Digunakan untuk Pendataan Alat Berat di Kaltara

“Tidak mungkin masing-masing teman-teman ini mempunyai program sendiri lepas dari RKPD yang telah disusun. Kita harus fokus ke sana,” ujarnya.

Untuk 2027, Denny menekankan pentingnya sinkronisasi dengan 10 program prioritas yang telah ditetapkan. Perangkat daerah diminta mengarahkan program sesuai tugas dan indikator yang hendak dicapai.

Ia mencontohkan perangkat daerah yang memiliki tugas menangani kemiskinan harus fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan.

“Teman-teman yang menangani kemiskinan harus fokus di kemiskinan, jangan bicara yang lain,” katanya.

Baca Juga :  Ingkong Ala Minta Tiga Lembaga Pengelola SDA Segera Petakan Masalah Air di Kaltara

Namun, Denny tetap membuka ruang bagi perangkat daerah yang mampu mengambil langkah jemput bola untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.

Menurutnya, kerja sama dengan pemerintah pusat juga perlu diperkuat. Tidak seluruh program harus dikerjakan menggunakan kemampuan anggaran daerah jika terdapat dukungan dari pemerintah pusat yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kaltara. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *