Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK 2027

BULUNGAN – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Setelah penetapan di tingkat provinsi selesai beberapa waktu lalu. pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk segera menyusun dan menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah masing-masing.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, mengatakan proses penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 telah selesai. Saat ini, dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan kedua kebijakan tersebut telah ditandatangani.

Baca Juga :  H-1 Jamda Kaltara I 2026, Ratusan Peserta Bersiap Ikuti Perkemahan di Kebun Raya Bunda Hayati

“Untuk prosesnya sudah rampung, UMP dan UMSP tahun 2027 sudah ditetapkan. Hari ini sudah kita buatkan dan tanda tangani SK-nya,” ujar Zainal.

Dengan rampungnya penetapan upah minimum tingkat provinsi, Zainal berharap pemerintah kabupaten dan kota tidak menunda pembahasan UMK. Proses penetapan di daerah diharapkan segera dilakukan agar dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Pemprov Kaltara, kata dia, juga siap memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam proses pembahasan UMK.

“Kita harapkan dalam waktu yang singkat mereka sudah melakukan penetapan UMK. Supaya berjalan lancar, kita akan berikan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pembahasan UMK ini,” tuturnya.

Baca Juga :  Gubernur Zainal Tekankan Nasionalisme Pramuka, Generasi Muda Perbatasan Harus Tangguh

Menurut Zainal, pendampingan tersebut diperlukan agar proses penetapan upah minimum di daerah berjalan lancar dan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha.

Pemerintah, kata Gubernur Zainal, memfasilitasi pembahasan agar keputusan yang dihasilkan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

“Semua dapat menerima, baik dari asosiasi pengusaha, maupun pihak pekerja. Kita dari pemerintah sifatnya memfasilitasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga :  Disnaker Kaltara Awasi 36 Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan, Upah hingga BPJS Jadi Sorotan

Gubernur Zainal menambahkan, Pemprov Kaltara ingin pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditopang investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja.

Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dan kondusivitas hubungan industrial agar iklim usaha tetap terjaga serta pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan berkelanjutan. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina