Disnakertrans Kaltara: Perusahaan Tak Boleh Bayar Upah di Bawah Minimum

BULUNGAN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan perusahaan wajib mematuhi ketentuan upah minimum yang berlaku. Perusahaan tidak diperbolehkan membayar pekerja di bawah standar upah yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, mengatakan kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan menjadi salah satu fokus dalam pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sekaligus menjamin hak pekerja terpenuhi, khususnya terkait pembayaran upah sesuai ketentuan.

Baca Juga :  Pedagang Kaki Lima di Dermaga Tengkayu I Tarakan Bakal Dipindahkan

“Dalam pemeriksaan norma ketenagakerjaan, salah satu yang diperiksa adalah masalah upah. Yang jelas, perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja di bawah upah minimum,” tegas Asnawi belum lama ini.

Ia menjelaskan, ketentuan upah minimum memiliki tingkatan sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat ditetapkan lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi (UMP). Begitu pula Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang ditetapkan dengan besaran di atas UMP.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Tarakan Tegaskan Kekosongan Obat di Rumah Sakit Tak Boleh Dibebankan ke Peserta JKN

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak semata-mata mempertimbangkan tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam menentukan kebijakan tersebut, pemerintah memiliki peran untuk menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Sebab, kedua pihak memiliki pertimbangan berbeda dalam menyikapi besaran upah minimum.

“Serikat pekerja tentu menginginkan upah yang lebih tinggi, sedangkan pengusaha juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pemerintah berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi agar keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tekanan Harga Pangan Jelang Nataru Mengintai Kaltara

Asnawi menilai, keterlibatan berbagai unsur dalam Dewan Pengupahan menjadi bagian penting dalam proses penetapan kebijakan. Melalui pembahasan bersama, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tetap memberikan perlindungan bagi pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.

Disnakertrans Kaltara pun berharap pengawasan norma ketenagakerjaan dapat mendorong perusahaan semakin disiplin dalam menerapkan ketentuan pengupahan. Dengan demikian, hak pekerja untuk menerima upah sesuai standar minimum yang ditetapkan pemerintah dapat terpenuhi. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina