Penulis:
Stevanus Ronaldo, S.Tr.Stat
Statistisi Ahli Pertama BPS Provinsi Kalimantan Utara
Ekonomi adalah kekuatan yang mengalir tanpa henti, mendistribusikan kekayaan dari satu ujung ke ujung lainnya—antara individu, masyarakat, dan negara. Setelah runtuhnya kerajaan, bangsa-bangsa bangkit dengan pemerintahan yang mengklaim pemerataan, meskipun realitas seringkali menyimpan kontradiksi yang pahit. Dahulu, kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir elit—raja, pemimpin agama, dan bangsawan. Namun, revolusi dan perubahan ideologi menyebarkan kekayaan ke seluruh lapisan, mengubah lanskap politik dan ekonomi secara drastis.
Visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” bukanlah sekadar retorika kosong; ia merupakan janji sebuah negara untuk membangun sistem yang menekankan ekonomi, sosial, politik, serta hukum dan HAM. Di balik janji tersebut, konstitusi kita menjamin hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan hukum yang adil. Pemerintah berupaya mengimplementasikan kebijakan dengan mengandalkan data, termasuk angka-angka dari Badan Pusat Statistik (BPS). Misalnya, BPS pernah mencatat angka kemiskinan Kaltara sebesar 6,32 persen tahun 2024—sedikit lebih baik dibandingkan 6,45 persen pada tahun sebelumnya—lebih baik dari nasional, yang angkanya mencapai 9,03 persen. Jika dilihat untuk Pulau Kalimantan persentase kemiskinan ini bahkan tampak mengkhawatirkan dibandingkan provinsi lainnya. Angka-angka ini menjadi saksi bisu retorika pemerintah, yang di balik statistik dingin itu tersimpan pertanyaan: apakah data mencerminkan realitas atau sekadar alat untuk menenangkan massa?
Masyarakat terbagi atas kebutuhan yang berbeda-beda. Mereka yang hidup di pinggiran, tanpa rumah yang layak, menginginkan kepastian dasar—tempat berteduh dan makanan yang cukup. Sementara yang menggantungkan hidup pada alam menuntut hak atas tanah dan dukungan pertanian, di kota, antara buruh dan pejabat, realita kehidupan bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Di puncak piramida sosial, elite yang menguasai kekayaan tidak lagi bergulat dengan kebutuhan dasar, melainkan menuntut peningkatan kualitas hidup, seolah dunia berputar hanya untuk mereka.
Hal ini sejalan dengan teorinya Maslow, bahwa tingkat kebutuhan manusia itu bergerak secara paralel dan berurutan dimulai dari kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan, seks) , Kebutuhan keamanan (fisik, pekerjaan, kesehatan, dan stabilitas hidup), selanjutnya kebutuhan sosial (kasih sayang, pertemanan, keluarga, dan rasa diterima dalam komunitas), Kebutuhan penghargaan ( rasa dihormati dan dihargai, prestasi dalam pekerjaan atau hobi, kepercayaan diri, dan status sosial). Dan di puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri (mengejar passion dan kreativitas, pengembangan diri, memberikan kontribusi bagi masyarakat, kebijaksanaan dan pemenuhan spiritual). Terkadang dalam kenyataannya beberapa kebutuhan ini bisa berjalan bersamaan atau tidak selalu dalam urutan yang kaku.
Dalam bayang-bayang teori Maslow yang membagi kebutuhan manusia dari yang paling dasar hingga aktualisasi diri, garis pemisah antara keinginan dan kebutuhan menjadi kabur. Harga-harga yang meroket dan pendapatan yang berubah-ubah membuat perbandingan masa lalu dan kini menjadi argumen yang tak pernah usai. Data yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara—meskipun diolah dengan cermat—sering kali menjadi ladang perdebatan, mempertanyakan apakah statistik tersebut benar-benar mencerminkan keadaan atau hanya merupakan retorika politik untuk mengalihkan perhatian rakyat.
Pemikiran sederhana sering kali menang. Fakta individu, meskipun kuat, kerap rentan terhadap distorsi sejarah. Ketika ditanya kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan apakah kondisi hari ini lebih baik dari kemarin atau beberapa tahun silam, tak banyak yang mengingat—persepsi terhadap harga pun mudah bias karena nilai uang selalu berubah. Terkadang, orang tua yang masih hidup mengatakan bahwa di masa lalu beras hanya seharga 10 ribuan, sedangkan kini harganya meroket hingga mencapai 16 ribu rupiah. Jika kita hanya mengandalkan pernyataan semacam itu, tentu tidak adil; pendapatan pun perlahan naik, dan jumlah bantuan dari pemerintah menyesuaikan harga sekarang. Jadi, pertanyaan pun muncul: apakah bantuan di masa lalu lebih besar dibandingkan sekarang? Semua itu hanya terjebak dalam ingatan yang mudah terdistorsi, tidak terukur, dan kerap dipengaruhi oleh pandangan subjektif.
Sementara itu, kelas menengah yang terlena dengan gaji dan tunjangan kerap bingung menghadapi limpahan data dari media, obrolan di warung kopi, dan pernyataan para pemangku kepentingan. Di satu sisi, ada yang meyakinkan bahwa kondisi daerah semakin membaik; namun di tongkrongan, hal lain yang muncul. Realitas menunjukkan bahwa kita kesulitan membeli gas, menemukan minyak yang murni-tidak dicampur dan tidak dipalsukan—serta mengais rezeki untuk menyekolahkan anak-anak. Tekanan demi tekanan terus mendorong mereka yang hidup di kelas menengah untuk mencari peruntungan, dengan harapan suatu hari anak-anak mereka dapat mengubah nasib.
Di sisi lain dunia, para pemimpin yang membuat kebijakan seringkali meragukan data yang dikeluarkan oleh lembaga mereka sendiri. Tak jarang, ilmu yang didapat di bangku sekolah kalah dengan intuisi atau pesan yang diwariskan oleh orang tua. Seperti halnya pengetahuan dasar bahwa langit mendung adalah tanda akan hujan—meskipun data modern mungkin mengatakan sebaliknya. Fenomena semacam ini mengakibatkan bias berpikir, tidak hanya dialami oleh para pemimpin, tetapi juga oleh para profesional seperti ilmuwan, dokter, bahkan lembaga pengumpul data sendiri. Petuah-petuah jaman dahulu sering kali lebih menenangkan keraguan batin daripada analisis data yang rumit dan membingungkan. Pada akhirnya, kalangan bawah tetap tidak memahami, kelas menengah menjadi skeptis, dan para pemimpin dengan mudah mengalihkan perhatian melalui isu-isu lain, membuat masyarakat semakin pusing menentukan apa yang sebenarnya harus dipahami. Seperti hukum yang diidamkan oleh setiap orang namun tidak pernah mampu menang melawan politik-karena hukum pada dasarnya adalah produk politik—demikian pula data, yang akhirnya tak berarti di negeri yang pikirannya disumbat oleh propaganda dan isu-isu di setiap persimpangan jalan.
Pada akhirnya, baik data maupun hukum, meskipun tampak kokoh di atas kertas, sering kali harus tunduk pada kekuatan politik dan propaganda. Ekonomi, dengan segala keabsurdannya, mengungkap bahwa realitas hidup rakyat biasa tidak dapat diukur semata dengan angka. Kebenaran tersembunyi di balik statistik dingin, menunggu untuk diungkap oleh mereka yang berani mempertanyakan narasi resmi. (ram)
