PAJAK pertambahan nilai (PPN) bakal naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam kebijakan itu, ditetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak kepada konsumsi rumah tangga. Kenaikan PPN tentu akan membuat harga-harga jual barang dan jasa ikut naik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 40 persen masyarakat kelas menengah pada Maret 2024 memiliki kontribusi sebesar 37 persen terhadap konsumsi nasional sehingga sepertiga ekonomi bangsa ini bergantung pada masyarakat kelas menengah.
Masyarakat kelas menengah di Indonesia kerap diandalkan sebagai tulang punggung, penggerak, dan pendorong perekonomian nasional. Mereka adalah konsumen utama yang mendorong permintaan domestik, investor kecil dan menengah, serta penggerak inovasi dan kewirausahaan.
Kenaikan beban biaya hidup telah menggerus jumlah kelas menengah Indonesia. Sejumlah analis ekonomi mencatat terjadi penurunan proporsi jumlah kelas menengah di Indonesia setelah pandemi Covid-19. Menurut data Bank Mandiri, proporsi kelas menengah Indonesia pada 2019 masih mencapai 21,45 persen dari populasi. Namun, jumlah itu merosot pada 2023, menjadi 17,44 persen atau turun 4 persen dibandingkan dengan 2019.
Kelas menengah saat ini tengah menjadi sorotan, seiring kondisi ekonomi dalam negeri yang tengah diwarnai fenomena kenaikan harga bahan pangan, menurunnya pendapatan, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Dalam lima tahun terakhir tercatat proporsi pengeluaran kelas menengah untuk hiburan dan kendaraan menurun, sedangkan pengeluaran untuk makanan meningkat. Salah satu penyebab tingginya pengeluaran makanan adalah kebijakan harga pangan. Harga beras tercatat terus merangkak naik sejak 2022 dan terus mencetak rekor tertingginya. Dalam satu tahun terakhir saja, harga beras sudah melesat hingga 20 persen, bahkan menembus rekor tertinggi pada Maret 2024. Jika harga beras kembali meroket naik, hal itu tentu akan semakin menambah beban masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah untuk bertahan hidup.
Penurunan jumlah kelas menengah tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini karena peranan kelas menengah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat penting. Kelas menengah merupakan target utama pasar barang dan jasa di dalam negeri. Jika jumlah mereka turun, risiko perlambatan ekonomi pun tak terhindarkan.
Selama ini, pemerintahan memiliki sejumlah jurus jitu dalam membantu masyarakat miskin, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, bantuan langsung tunai, pengembangan sistem jaminan sosial, hingga pengembangan budaya usaha. Namun, berbeda dengan kelompok bawah, kelompok menengah di Indonesia dinilai masih minim perhatian. Belum banyak kebijakan atau keberpihakan pemerintah kepada kelas menengah.
Untuk mencegah kelompok menengah dari resiko turun kelas, pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial, memperluas akses terhadap kredit dan dukungan bagi UMKM, serta investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Dan yang terpenting sebaiknya memikirkan ulang kenaikan PPN pada tahun 2025 nanti, sehingga kenaikan PPN tidak menjadi sebuah solusi untuk negara tetapi menjadi beban baru untuk rakyat.
Penulis:
Agus Haryanto
Statistisi Ahli Muda BPS Tarakan
