Pemprov Kaltara Terus Dorong Konektivitas Jalan Perbatasan

benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam rangka akselerasi pembangunan khususnya di kawasan perbatasan, Pemprov Kaltara dan Kementerian PUPR melalui BPJN Kaltara terus mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas jalan perbatasan.

Seperti diketahui, ada 2 kabupaten di Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1926 votes

Jalan paralel perbatasan menghubungkan provinsi Kalbar, Kaltim dan Kaltara. Sedangkan jalan akses perbatasan menghubungkan jalan nasional ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan jalan paralel dan jalan akses perbatasan berada di bawah kewenangan Balai Jalan sesuai SK Menteri. Sementara pemprov Kaltara dan Kabupaten/Kota melaksanakan penanganan jalan sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Juga :  Menjaga Asa Konektivitas Malinau – Krayan

Kepala Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kaltara Helmi melalui Kabid Bina Marga, Erni menerangkan bahwa jalan provinsi di perbatasan mencakup beberapa ruas jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

“Untuk penanganan jalan provinsi di wilayah Krayan kita anggarkan setiap tahun melalui APBD, dan tahun ini juga mudah-mudahan akan ada bantuan penanganan oleh pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD)” tuturnya.

Baca Juga :  Pembangunan Infrastruktur Pacu Perekonomian Daerah

Sementara itu menanggapi beberapa informasi perihal jalan rusak di wilayah Sebatik, dirinya menyampaikan bahwa tidak terdapat ruas jalan kewenangan provinsi di Pulau Sebatik.

“Mungkin lebih baik diklarifikasi ke Balai jalan atau ke Dinas PU Kabupaten Nunukan, karena tidak terdapat ruas jalan yang berstatus jalan kewenangan provinsi di Sebatik,” terangnya.

Namun lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa jika ada masalah atau keluhan dari masyarakat tentu pihaknya tidak akan tinggal diam.

Baca Juga :  Menjaga Asa Konektivitas Malinau – Krayan

“Pasti akan kami koordinasikan ke stakeholder terkait misalnya ke Kementerian PUPR atau ke Dinas PU kabupaten/kota sesuai kewenangan baik melalui forum formal maupun informal. Seperti yang baru-baru ini kita lakukan melalui Rakortekrenbang, Konreg PUPR, kemudian melalui forum DBH sawit. ini semua upaya pemprov untuk mendapat perhatian anggaran pembangunan jalan dari dari pemerintah pusat”, pungkasnya.(adv)

Reporter: Ikke

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *