benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan ( Bappeda Litbang ) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), akan menggelar lokakarya pendalaman isu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tiga kabupaten/kota secara serentak.
Sekaligus menjadi rumusan rancangan teknokratik RPJMD Kaltara tahun 2025-2029. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan, Firmansyah mengatakan, kegiatan lokakarya ini telah dilakukan secara bersamaan di 3 kabupaten/kota.
SPM bidang Sosial dan SPM bidang Trabtibumlinmas diselenggarakan di Kota Tarakan, SPM bidang pendidikan dan SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Malinau, dan SPM bidang kesehatan dan SPM bidang perumahan di Kabupaten Nunukan.
Ia menyebutkan tujuan lokakarya ini untuk melengkapi rencana awal RPJPD 20 tahun ke depan. “Makanya saya tadi jelaskan, kita belum berbicara tentang rupiah. Karena RPJPD program kita ke depan arah kebijakan untuk pemerintah 20 tahun ke depan,” katanya, Kamis (4/4/2024).
Ia melanjutkan, kegiatan ini sebagai wadah untuk mendata SPM yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. “Dalam diskusi atau lokakarya ini, kita mendata dari referensi SPM yang sudah kita laksanakan tahun lalu, jadi sudah ada gambaran,” sebutnya.
Ia berharap, SPM yang telah mencapai di atas 90 persen, akan dicapai di tahun-tahun berikutnya. “Kalau bisa seratus persen, sehingga masukan-masukan dari stakeholder yang kita libatkan, memberikan masukan untuk SPM di bidang tersebut. Ini akan melengkapi rancangan awal RPJMD Pemprov Kaltara yang sedang berjalan yang kita susun,” jelasnya.
Diketahui, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu, SPM juga berfungsi sebagai instrumen memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting dalam proses perencanaan dan penganggaran di provinsi dan kabupaten/kota.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
