benuanta.co.id, BULUNGAN – Potensi pajak daerah yang belum terealisasi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Kabupaten Tana Tidung juga mengalami hal yang sama dengan jumlah kendaraan mencapai 5.500 unit dan terdapat 750 unit kendaraan yang belum melakukan daftar ulang.
Kepala UPT Bapenda Tana Tidung, Dwi Pramono, menyatakan bahwa hal tersebut harus dimanfaatkan oleh pihak Bapenda untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
“Tahun 2023 ada 750 unit kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang,” ucap Dwi kepada benuanta.co.id, Rabu, 17 Januari 2024.
Dwi menjelaskan bahwa dari jumlah kendaraan yang ada, terdapat 4.400 unit roda dua dan 1.100 unit roda empat. Kendaraan yang belum mendaftar ulang tersebut akan ditagih melalui pemberian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
BACA JUGA BERITA TERKAIT:
Tahun Ini UPT Bapenda Tana Tidung Target Penerimaan Pajak Rp 1,7 Miliar
“Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran, tim pajak akan mendatangi wajib pajak dengan menggunakan Qris Bankaltimtara,” paparnya.
Lanjutnya, itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
Dia menjelaskan jika Bapenda Tana Tidung mengelola hanya 2 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak air permukaan (PAP) untuk pajak tahunan.
“Sementara untuk pajak lima tahunan dikelola oleh Bapenda Bulungan,” ujarnya.
Tingginya tunggakan pajak lima tahunan disebabkan oleh sebagian besar pemilik kendaraan berada di kebun dan harus berkunjung ke Bulungan untuk membayar pajak.
“Kita harapkan ke depan, Bapenda Tana Tidung dapat mengelola pajak lima tahunan agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak,” terangnya.
Dwi menambahkan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak.
“Bagi masyarakat, membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga kontribusi dalam membangun dan memajukan daerahnya. Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara dapat turut serta dalam membangun daerahnya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
