Bapenda Kaltara Konsultasi ke Kemendagri dan Kemenkeu

benuanta.co.id, BULUNGAN – Ditengah penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bapenda Kaltara Dr. Tomy Labo menuturkan dalam penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah yang nantinya lebih kompleks. Selain penyusunan naskah akademik yang melibatkan perguruan tinggi yakni dari Universitas Borneo Tarakan. Juga telah dilaksanakan pembahasan bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kaltara.

Baca Juga :  Target PBBKB Kaltara 2024 Naik Rp120 Miliar

“Hari ini saya berangkat ke Jakarta, dalam rangka konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ungkap Tomy kepada benuanta.co.id, Selasa, 22 Mei 2023.

Lanjutnya, konsultasi ini dilakukan agar pembahasan selanjutnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara sudah lebih paham.

“Konsultasi ini sebelum pembahasan pra harmonisasi Ranperda tentang PDRD dan Ranpergub (Rancangan Peraturan Gubernur). Kami ke Jakarta memohon nantinya sebagai narasumber dari Kemendagri dan Kemenkeu,” jelasnya.

Baca Juga :  Kepatuhan Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat

Dia menjelaskan jika Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah ini merupakan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Kami bekerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan dan tahun ini kita pembahasan dengan DPRD,” paparnya.

Kata dia, untuk prosesnya sendiri Bapenda Kaltara telah menyusun naskah akademik dimulai dari awal tahun. Dimana sudah didiskusikan oleh penyedia jasa yakni Universitas Borneo Tarakan.

“Kita sudah ditahap laporan antara. Bahkan kita sudah laksanakan FGD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis,” jelasnya.

Baca Juga :  Kepatuhan Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat

Tomy melanjutkan, setelah laporan antara ada tahapan lagi yakni laporan akhir. Nantinya akan dilaksanakan bersama DPRD Kaltara. “Laporan akhir ini ditargetkan bulan Mei 2023,” tandas Tomy. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1906 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *