BKPSDM Nunukan: Pendataan Tenaga Honorer Bukan untuk Pengangkatan PPPK

benuanta.co.id, NUNUKAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan saat ini tengah melakukan dua kegiatan yakni pengadaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan pendataan tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Sura’i, menyampaikan, hal yang dilakukan adalah dua kegiatan yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi perlu dipahami bagi tenaga honorer yang ada di kecamatan maupun OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait pengangkatan PPPK.

Baca Juga :  Musrenbang Kewilayahan RKPD Nunukan 2024, Bupati Harapkan Fokus dan Selaras

“Banyak tenaga honorer menelpon ke BKPSDM menyampaikan bahwa mereka telah dilakukan pendataan honorer sudah masuk, mereka menganggap sebentar lagi akan diangkat PPPK, padahal ini kegiatan berbeda,” kata Sura’i, Selasa (10/1/2023).

Sura’i juga mejelaskan pendataan tenaga honorer tidak ada hubungannya sama sekali pengadaan PPPK. Sedangkan pengadaan PPPK ini adalah untuk pendidikan, kesehatan dan pemadam kebakaran.

Baca Juga :  Musrenbang Kewilayahan RKPD Nunukan 2024, Bupati Harapkan Fokus dan Selaras

“Pendataan honorer itu merujuk kepada aturan pemerintah pusat, terkait penghapusan 28 November 2023, namun aturan itu belum ada turunannya untuk membatalkan atau menghapus tenaga honorer,” jelasnya.

Namun hingga saat ini pemerintah daerah masih memperjuangkan para tenaga honorer. Sejumlah pertemuan yang dilakukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memberikan atensi ke pemerintah pusat.

Baca Juga :  Musrenbang Kewilayahan RKPD Nunukan 2024, Bupati Harapkan Fokus dan Selaras

Hingga saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum ada pembatalan terkait PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kita juga belum terima surat secara resmi apakah aturan ini akan dibatalkan atau seperti apa,” terangnya. (*)

Reporter: Darmawan

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *