NUNUKAN – Pandangan lain soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2020 disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pancasila Jiwaku (Panjiku). LSM yang berdomisili di Kabupaten Nunukan ini justru menyoroti penggunaan anggaran Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) yang dinilai tidak tepat sasaran, terutama warga di perbatasan.
“Khususnya Sebatik dan Nunukan. Salah satu contoh di Sebatik Barat, sekolah saja, SMA tidak ada dibangun,” ungkap Ketua LSM Panjiku, Masyur Rincing kepada Koran Benuanta.
Tidak hanya itu, fasilitas umum seperti penerangan di sejumlah jalan pun belum semua berfungsi. Pria bernama lengkap Muhammad Mansyur ini menyebut, Pemprov Kaltara belum memberikan bukti nyata pembangunan di perbatasan.
“Kalau Gubernur mengatakan anggaran kita dimaksimalkan untuk wilayah perbatasan, buktinya mana? Jadi yang banyak itu anggaran untuk foya-foya. Selalu pencitraan. Kita bisa buktikan lampu-lampu jalan di Nunukan belum hidup semua. Oleh karena itu, kita meminta kepada Gubernur jangan melulu melakukan pencitraan, bangunlah perbatasan,” tekannya.
Mansyur pun mempertanyakan motto Pemprov Kaltara, ‘Kaltara Terdepan’, namun di lapangan tak seperti yang diutarakan. Menurut Mansyur, sejauh ini anggaran banyak digunakan untuk infrastruktur, namun untuk mengangkat perekonomian masyarakat perbatasan, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) tak terlalu terlihat.
“Harus diporsikan untuk masyarakat. Kita juga minta DPRD suarakan masyarakat perbatasan, jangan cuma mengesahkan anggaran, tidak mengawal kebijakan Gubernur dan kemudian tidak mengingatkan Gubernur tentang penggunaan anggaran tersebut. Anggaran itu kan untuk rakyat,” ujarnya.
LSM Pancasila Jiwaku juga meminta kepada gubernur Kaltara untuk mengevaluasi anggaran yang tidak tepat sasaran. Ia pun menilai penggunaan anggaran selama ini belum memenuhi rasa keadilan. “Buktinya di Pulau Nunukan tidak kelihatan pembangunannya, cuma itu saja, jalan lingkar. Itu pun belum maksimal karena lampunya tidak ada,” ulasnya.
Mansyur tak lupa menyorot anggaran kehumasan yang dianggap terlalu besar daripada anggaran di bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang umumnya adalah petani dan nelayan. “Anggaran kehumasan itu sebenarnya tidak tepat sekali, karena anggaran pertanian kita sangt kecil. Betapa banyak anggaran humas perlu dipertanyakan, kok anggaran humas banyak?” herannya.
Anggaran humas dinilai lebih banyak dipakai untuk pencitraan. LSM ini pun meminta kepada penegak hukum untuk menelusuri anggaran kehumasan yang besar tersebut. Dia mengusulkan agar anggaran kehumasan lebih baik diberikan ke bidan pertanian dan perikanan.
“Kalau hanya untuk pencitraan, tidak ada gunanya. Masyarakat yang merasakan, bukan provinsi yang merasakan kesulitan masyarakat di perbatasan. Anggaran kehumasan perlu para penegak mengecek, apakah tepat sasaran anggaran kehumasan itu,” imbuhnya.
Ditambahkan Mansyur, persoalan lainnya Pemprov Kaltara tidak pernah mengundang ormas atau tokoh masyarakat untuk ikut di dalam Musrenbang Provinsi Kaltara agar dapat menyampaikan aspirasinya. “Kan sudah 2 tahun sebagai Pj Gubernur. Tambah lagi 5 tahun, berarti sudah hampir 7 tahun. Apa yang harus dibanggakan? Menurut saya belum ada yang harus dibanggakan selama 7 tahun,” pungkasnya. (arz)
