benuanta.co.id, TARAKAN – Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan pada September 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk dalam menjaga pergerakan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) di tengah ruang fiskal daerah yang semakin selektif.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalimantan Utara sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan dua pimpinan baru tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama tumbuh dari institusi yang kini dipimpinnya. Destry Damayanti merupakan sosok yang berkembang melalui kariernya di BI, sedangkan Suahasil Nazara telah lama berkarier di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Dua-duanya tokoh ini semuanya adalah tumbuh dari organisasinya masing-masing,” ungkapnya.
Menurutnya, pengalaman panjang di masing-masing institusi menjadi modal bagi kedua pimpinan baru tersebut dalam memahami tugas pokok, fungsi serta strategi kebijakan yang harus dijalankan. Hal tersebut penting karena kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjaga perekonomian nasional maupun daerah.
“Beliau berdua adalah sangat memahami tugas pokok fungsi dan strategi untuk memberikan jawaban atas harapan, ekspektasi masyarakat, dari pasar,” katanya.
Dr. Margiyono juga melihat dinamika pasar terhadap pergantian pimpinan BI menunjukkan respons positif. Ia menyebut nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS kemudian bergerak menguat hingga berada di bawah Rp16.700 per dolar AS ketika isu pergantian pimpinan BI berkembang.
“Hal ini adalah bagian dari respons positif atau optimisme dari pelaku pasar terhadap pengangkatan Ibu Destry,” jelasnya.
Sementara itu, pengangkatan Suahasil sebagai Menteri Keuangan dinilainya memiliki dinamika berbeda karena berlangsung secara mendadak. Meski demikian, Dr. Margiyono melihat kedua pimpinan tersebut menghadapi tantangan yang relatif sama, baik dari kondisi global maupun domestik.
“Beliau berdua juga diangkat di tengah-tengah ketidakpastian global yang belum usai,” tuturnya.
Ketidakpastian global tersebut antara lain masih dipengaruhi konflik Rusia dan Ukraina serta konflik Iran dan Amerika Serikat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perekonomian melalui perdagangan, arus modal, nilai tukar maupun sentimen pasar.
“Konflik yang ada di Eropa yaitu antara Ukraina dengan Rusia juga belum selesai. Konflik yang ada di Iran dengan Amerika itu juga belum usai,” katanya.
Di dalam negeri, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Dr. Margiyono menilai kondisi tersebut berkaitan langsung dengan ruang fiskal pemerintah daerah, termasuk Kaltara, karena aliran dana dari APBN kepada daerah menjadi lebih selektif.
“Isu yang mengemuka belakangan itu adalah terjadinya efisiensi anggaran pemerintah,” terangnya.
Ia menegaskan, istilah yang lebih tepat menurutnya bukan penurunan aliran dana fiskal, melainkan menjadi lebih selektif. Akibatnya, ruang fiskal daerah tidak lagi seleluasa tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan dari sisi moneter agar aktivitas ekonomi di daerah tetap berjalan.
“Bahasa saya selektif ya, bahasa saya bukan turun,” tegasnya.
Menurut Dr. Margiyono, kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas membuat kebijakan fiskal dan moneter harus saling menguatkan. Ketika dukungan fiskal menjadi lebih selektif, BI memiliki ruang untuk mendorong pembiayaan melalui sistem perbankan dan kebijakan makroprudensial.
“Pada saat posisi fiskal kita menjadi lebih sempit maka seyogyanya Bank Sentral, dalam hal ini BI, berusaha untuk mendorong pembiayaan menjadi lebih mudah,” imbuhnya.
Ia mengatakan penguatan pembiayaan sektor riil menjadi penting agar keterbatasan ruang fiskal tidak langsung berdampak terhadap aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya, aliran likuiditas dari sektor moneter perlu masuk ke sektor-sektor produktif yang dapat menggerakkan ekonomi.
“Mestinya Bank Sentral dalam hal ini harus mengisi atau harus memberikan penguatan kepada sektor riil,” lanjutnya.
Dr. Margiyono menilai sejumlah kebijakan BI selama ini telah diarahkan untuk menyediakan pembiayaan makroprudensial dan memperluas pembiayaan sektor riil. Namun, ia melihat tingkat BI Rate sebesar 5,75 persen masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan pengalaman tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat bunga kredit yang diterima masyarakat dan pelaku usaha.
“Karena termasuk tinggi maka tingginya BI Rate itu akan mendorong bunga kredit itu juga menjadi tidak turun-turun,” tambahnya.
Karena itu, ia menyampaikan pandangan agar BI mempertimbangkan ruang penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan dorongan tambahan terhadap perekonomian ketika ruang fiskal semakin terbatas.
“BI Rate yang tadinya 5,75 itu kalau bisa diturunkan sebesar 25 basis point, sehingga BI Rate itu menjadi katakanlah 5,5,” ujarnya.
Penurunan bunga, lanjutnya, akan membuat biaya modal atau cost of capital menjadi lebih murah. Kondisi itu diharapkan mendorong sektor riil meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan kembali bergerak lebih bergairah.
“Kalau cost of capital menjadi murah maka nanti sektor riil akan meminjam lebih banyak,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut relevan bagi daerah seperti Kaltara yang membutuhkan penguatan sektor riil ketika ruang fiskal pemerintah daerah tidak lagi seluas sebelumnya. Menurutnya, pembiayaan yang lebih mudah dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi sekaligus mengompensasi keterbatasan ruang fiskal.
“Sehingga bisa mengompensasi turunnya yaitu fiscal space daerah,” tuturnya.
Selain persoalan fiskal dan pembiayaan, Dr. Margiyono melihat pimpinan baru BI dan Kementerian Keuangan juga menghadapi persoalan struktural berupa kecenderungan deindustrialisasi. Ia menyebut kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia berada di sekitar 20,57 persen pada 2016, kemudian mengalami tren penurunan hingga sekitar 19,05 persen pada 2024 atau 2025 berdasarkan data yang ia rujuk.
“Tahun 2025 itu adalah hanya sebesar porsinya sekitar 19,05 persen,” katanya.
Menurutnya, penguatan industri tidak dapat dilakukan secara instan. Kebijakan harus diarahkan pada penyediaan pembiayaan dan bahan baku industri melalui pembangunan sektor-sektor fundamental.
“Kalau pengembangan industri itu adalah setidaknya dipengaruhi oleh bagaimana perlindungan kita atau proteksi kita kepada industri,” tambahnya.
Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor, termasuk menekan masuknya barang-barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri. Dalam hal ini, Margiyono melihat Kementerian Keuangan memiliki peran melalui instrumen yang berada di bawah kewenangannya, termasuk pengawasan terhadap impor.
“Kita bisa meminimalisir atau mengurangi impor ilegal dan kita juga akan memberikan pembiayaan yang pro kepada industri,” sebutnya.
Namun, menurutnya, pembiayaan yang berpihak kepada industri harus dimulai dari sektor yang menghasilkan bahan baku. Karena itu, kebijakan fiskal perlu memberikan keberpihakan terhadap sektor pertanian dalam arti luas, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan hingga kehutanan.
“Untuk menyiapkan bahan baku industri yang melimpah maka tentunya fiskal kita harus berpihak kepada sektor pertanian,” paparnya.
Jika sektor-sektor tersebut memperoleh pembiayaan yang lebih kuat, Margiyono memperkirakan produksi pangan dapat meningkat dan menghasilkan surplus. Kondisi tersebut tidak hanya menciptakan kecukupan dan ketahanan pangan, tetapi juga menyediakan bahan baku yang dapat dikembangkan menjadi berbagai industri pengolahan.
“Kalau didorong naik tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, maka akan terjadi surplus produksi tanaman pangan,” tuturnya.
Ia menyebut sektor seperti perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan dengan memanfaatkan kelebihan produksi. Hal tersebut juga relevan bagi daerah yang memiliki sumber daya sektor primer seperti Kaltara.
“Kalau dibangun pangannya cukup, pangannya melimpah, harganya stabil, limpahannya akan dibangunkan untuk industri,” jelasnya.
Dr. Margiyono mengatakan kebijakan tersebut memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, penguatan sektor pangan diarahkan untuk mencapai kecukupan pangan, ketahanan pangan dan stabilitas harga. Sedangkan dalam jangka strategis, surplus produksi diharapkan menjadi bahan baku bagi industri nasional.
“Tujuan jangka strategisnya adalah untuk kelimpahan pangan untuk industri atau kelimpahan produk bahan baku industri,” katanya.
Dari sisi moneter, ia juga menyoroti perlunya peningkatan keberpihakan perbankan terhadap sektor fundamental. Menurutnya, perbankan cenderung berorientasi pada keuntungan sehingga pembiayaan terhadap sektor pertanian dan sektor primer perlu terus didorong melalui kebijakan yang tepat.
“Saya berharap besar kepada Ibu Destry pada masa kepemimpinan beliau itu melengkapi atau melanjutkan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Perry,” harapnya.
Sektor yang dimaksud mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Margiyono menilai pembiayaan terhadap sektor-sektor tersebut dapat membentuk rantai ekonomi mulai dari produksi pangan hingga industri pengolahan dan ekspor.
“Bagaimana perbankan pro kepada pembiayaan tanaman pangan, pro kepada perkebunan, pro kepada peternakan, pro kepada perikanan, dan pro kepada kehutanan,” rincinya.
Menurutnya, ketika produksi dalam negeri meningkat dan kebutuhan impor dapat ditekan, Indonesia memiliki peluang meningkatkan ekspor secara berkelanjutan. Peningkatan ekspor kemudian akan memperbesar penerimaan devisa dan meningkatkan permintaan terhadap rupiah.
“Kalau kita banyak memperoleh devisa ekspor maka akan banyak orang membeli rupiah,” tuturnya.
Dr. Margiyono menilai penguatan sektor fundamental tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap nilai tukar rupiah. Ia mengaitkannya dengan kemampuan Indonesia mengurangi impor sekaligus meningkatkan ekspor produk dalam negeri.
“Kalau kita tidak lagi mengimpor beras, kita tidak mengimpor daging, kita tidak mengimpor kedelai, kita tidak mengimpor susu, kemudian kita menjual ke luar negeri maka akan ada banyak rupiah dibeli,” ujarnya.
Dalam konteks Kaltara, ia menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting untuk memastikan sektor-sektor produktif daerah tetap memperoleh ruang pembiayaan di tengah perubahan kebijakan fiskal nasional.
“Penguatan sektor fundamental juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan industri dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah,” terangnya.
Pada akhirnya, Dr. Margiyono menekankan bahwa kepemimpinan baru BI dan Kementerian Keuangan memiliki tantangan untuk membangun orkestrasi kebijakan yang saling mendukung. Kebijakan fiskal melalui pemerintah dan kebijakan moneter melalui BI diharapkan dapat berjalan searah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kolaborasi beliau dalam hal ini adalah Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan melalui fiskalnya dan Bank Indonesia melalui orkestrasi kebijakan moneternya harus pro kepada sektor fundamental pertanian, pro kepada masa depan industri,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan tersebut tidak hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas harga, ketahanan pangan, perbaikan gizi, stabilitas sosial dan penguatan ekonomi dalam jangka panjang.
“Dengan hasil ini akan terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kalau terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi maka kita ke depan akan menjadi negara yang mengalami penguatan nilai tukar rupiah kita menjadi berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
