benuanta.co.id, TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong adanya upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah guna menekan angka peredaran barang ilegal.
Ketua Sementara DPRD Kaltara, Jufri Budiman menyebut, perlu adanya solusi dari maraknya produk-produk ilegal. Apalagi Kota Tarakan dinilai ketergantungan dengan produk-produk tak berizin asal luar negeri.
“Banyak barang dari Tawau dan kita harus cari solusinya. Meskipun banyak tim atau petugas yang turun masih banyak kita temukan di lapangan,” sebutnya, Kamis (31/10/2024).
Jufri melanjutkan, pemerintah harus membuka mata lantaran produk ilegal saat ini belum mereda. Ia juga menilai banyak titik pelabuhan tikus yang menjadi santapan empuk para pelaku untuk melabuhkan produk ilegalnya.
“Pemerintah harus turun tangan. Kita perlu peran pemerintah untuk membuat solusi. Kita juga harus duduk bersama dinas terkait, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Tidak bisa kita diamkan,” lanjutnya.
Menurutnya, pelaku pengedaran barang ilegal di Kaltara juga tak kapok dan terus bermain kucing-kucingan dengan petugas. Terlebih di wilayah Nunukan yang paling dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Tidak bisa kita pungkiri memang masyarakat di Sebatik, Nunukan itu masih membutuhkan barang dari negara tetangga,” tambah Jufri.
Jika melihat dari segi aturan, barang ilegal dilarang keras masuk ke suatu wilayah. Sehingga diperlukan langkah yang solutif untuk menjaga keamanan masyarakat Kaltara.
“Kalau kita tidak bisa cari solusi, kita harus tutup. Supaya produk kita juga tidak kalah saing,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli
