benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan masih menghadapi pekerjaan rumah (PR) untuk memastikan ketersediaan air bersih dalam jangka panjang. Ketergantungan terhadap curah hujan membuat kapasitas sumber air baku menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperkuat.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tarakan, Abdul Azis, mengungkapkan, berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai (BWS), kebutuhan ideal Kota Tarakan setidaknya mencapai 10 embung. Namun, saat ini jumlah embung yang tersedia baru sekitar lima.
“Kalau berdasarkan kajiannya BWS, minimal di Tarakan ini katanya harusnya ada 10 embung,” ujarnya, Senin (28/9/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan infrastruktur tampungan air yang tersedia. Bahkan, dari seluruh embung yang ada, hanya satu yang merupakan milik Pemerintah Kota Tarakan, yakni Embung Persemaian. Sementara embung lainnya merupakan aset Balai Wilayah Sungai milik pemerintah pusat.
Abdul Azis mengatakan penambahan embung menjadi salah satu pilihan yang paling memungkinkan dilakukan secara bertahap. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tetap membutuhkan anggaran besar.
“Tambah embung. Cuma semuanya perlu biaya besar. Yang paling bisa dicicil sebenarnya ya embung,” ungkapnya.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting setelah Kota Tarakan sempat menetapkan status siaga darurat kekeringan. Status tersebut kini telah dicabut setelah hasil evaluasi Tim Kaji Cepat menyatakan kondisi sudah kembali normal karena sumber air baku mulai terisi dan hujan kembali turun.
Namun, kemampuan embung yang ada saat ini masih memiliki batas. Berdasarkan Rencana Kontinjensi, cadangan air diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 15 hari apabila tidak terjadi hujan.
Artinya, ketika periode tanpa hujan kembali berlangsung lebih panjang, pemerintah berpotensi kembali menghadapi kondisi yang sama. Abdul Azis bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan wilayah lain di Kalimantan Utara yang memiliki ambang waktu lebih panjang sebelum memasuki fase siaga darurat.
“Kalau Rencana Kontinjensinya Provinsi, seingat saya di Bulungan 22 sampai 30 hari baru mereka masuk ke fase siaga darurat,” jelasnya.
Guna mengurangi ketergantungan terhadap embung dan hujan, Pemerintah Kota Tarakan juga menyiapkan sejumlah opsi jangka panjang. Salah satunya mengambil air baku dari wilayah Kabupaten Bulungan atau Kabupaten Tana Tidung.
Menurut Abdul Azis, sumber air dari sungai di daratan Kalimantan Utara dinilai lebih aman karena memiliki ketersediaan air yang jauh lebih besar dan tidak bergantung sepenuhnya pada kapasitas embung di Tarakan.
“Solusi jangka panjang yang paling aman itu sebenarnya kita ambil air dari Bulungan atau dari Tana Tidung. Sumber air bakunya dari sana, karena enggak akan pernah kering,” terangnya.
Opsi tersebut sebelumnya juga telah masuk dalam perencanaan. Abdul Azis menyebut sejumlah titik telah ditinjau dan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED) telah disiapkan. Namun, pembangunan fisiknya belum terealisasi karena persoalan anggaran.
“Kalau perencanaannya sudah semua ini, maksudnya DED-nya segala sudah. Fisiknya yang belum,” ungkapnya.
Kondisi anggaran semakin menjadi tantangan karena pemerintah daerah saat ini juga menghadapi kebijakan efisiensi. Abdul Azis menyebut kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran yang terus mengalami pemangkasan.
“Sayangnya anggarannya dipotong terus,” ujarnya.
Selain penambahan embung dan pengambilan air baku dari wilayah Bulungan maupun Tana Tidung, opsi lain yang pernah ditawarkan adalah teknologi desalinasi atau salinasi air laut menjadi air tawar.
Menurutnya, sudah ada sejumlah investor yang menawarkan kerja sama untuk menyediakan air hasil desalinasi. Skemanya, air yang diproduksi investor kemudian dibeli oleh Perusahaan Daerah Air Minum untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.
Namun, teknologi tersebut memiliki konsekuensi biaya yang besar. Jika biaya produksi tinggi, harga air yang dibebankan kepada masyarakat juga berpotensi meningkat.
“Salinasi air laut itu biayanya besar. Kalau dijual ke masyarakat, harganya meledak,” katanya.
Di sisi lain, opsi pengeboran air tanah juga dinilai tidak menjadi solusi yang ideal bagi Tarakan.
Abdul Azis menyebut kualitas air hasil pengeboran di sejumlah kondisi berpotensi mengandung kadar besi tinggi sehingga kurang baik untuk kebutuhan air bersih.
“Kalau tidak, airnya itu seperti berkarat. Kualitas airnya enggak bagus. Kandungan zat besinya tinggi,” jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah menghadapi sejumlah pilihan yang sama-sama membutuhkan investasi besar. Penambahan embung menjadi pilihan yang dinilai dapat dilakukan secara bertahap, sementara pengambilan air baku dari Bulungan atau Tana Tidung membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan.
Abdul Azis mengatakan, konsep kerja sama antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Tarakan untuk penyediaan air baku sebenarnya pernah dibahas. Pemerintah provinsi dapat mendatangkan air baku ke Tarakan melalui skema kerja sama dan pembagian hasil.
Persoalan air bersih ini menjadi semakin penting karena jumlah penduduk Tarakan terus bertambah dan otomatis kebutuhan air bersih juga meningkat. Jika kapasitas tampungan tidak ditambah, ketahanan air kota akan tetap rentan ketika periode tanpa hujan kembali terjadi.
“Kalau Rencana Kontinjensinya begitu, jangan-jangan beberapa tahun ke depan bukan lagi 15 hari tanpa hujan sudah krisis, tapi lima hari tanpa hujan sudah krisis,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
