TARAKAN – Pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan dilakukan melalui tahapan penilaian dan pertimbangan sebelum program pembinaan diberikan. Salah satunya melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas usulan asimilasi, integrasi hingga izin luar biasa untuk keperluan pengobatan medis.
Sidang TPP yang berlangsung di ruang kunjungan serbaguna Lapas Kelas IIA Tarakan, Rabu (11/11/2026), diikuti puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan dipimpin Ketua Tim TPP bersama anggota, serta melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Tarakan.
Dalam sidang tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas. Pertama, rencana pelaksanaan program asimilasi di dalam dan luar tembok lapas terhadap 10 orang warga binaan.
Selanjutnya, usulan program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) bagi 39 orang. Sementara itu, sebanyak 46 orang warga binaan masuk dalam pembahasan pengajuan Izin Luar Biasa (ILB) untuk keperluan pengobatan medis.
Sidang tersebut juga melibatkan pihak keluarga warga binaan yang hadir secara langsung. Selain itu, jajaran bidang pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur turut mengikuti jalannya sidang secara daring.
Sekretaris TPP Lapas Kelas IIA Tarakan, Awaluddin, menjelaskan sidang tersebut merupakan bagian penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Proses ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Kanwil Ditjenpas, petugas pemasyarakatan, warga binaan hingga masyarakat, khususnya keluarga warga binaan.
“Agenda Sidang TPP hari ini adalah pembahasan terkait rencana program Asimilasi, Integrasi dan ILB yang salah satu syarat terpenuhinya program tersebut adalah Sidang TPP,” terangnya.
Menurutnya, pelaksanaan sidang tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses memastikan setiap program pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sidang tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program asimilasi, integrasi maupun izin luar biasa dapat berlangsung secara profesional dan akuntabel. Keterlibatan keluarga juga menjadi bentuk keterbukaan dalam proses pemenuhan hak warga binaan.
“Kami juga memberikan kesempatan untuk melibatkan masyarakat umum dalam hal ini keluarga WBP untuk melihat langsung rangkaian proses pemenuhan hak Narapidana. Semoga seluruh program dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” pungkasnya.
Pelaksanaan Sidang TPP sendiri mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam ketentuan tersebut, TPP bertugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan terkait tahapan, program serta evaluasi pembinaan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
