benuata.co.id, TARAKAN – Sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tarakan hingga kini belum beroperasi karena masih dalam tahap persiapan dan proses kelayakan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah, terutama di wilayah pesisir.
Koordinator Wilayah SPPG Tarakan, Dewi Triadiah, mengungkapkan secara keseluruhan terdapat 24 SPPG di Kota Tarakan. Dari jumlah itu, 22 dapur sempat beroperasi, namun tiga di antaranya dihentikan sementara sehingga kini tersisa 19 dapur aktif.
“Total ada 24 SPPG, yang sempat beroperasi 22, tetapi karena tiga dihentikan sementara jadi sekarang tinggal 19 yang berjalan,” ungkapnya, Senin (2/6/2026).
Ia memaparkan, sembilan dapur yang belum beroperasi tersebar di empat kecamatan. Rinciannya, empat dapur di Tarakan Timur, tiga di Tarakan Barat, satu di Tarakan Tengah, dan satu di Tarakan Utara. “Kurang lebih ada sembilan dapur yang masih tahap persiapan dan belum beroperasi,” paparnya.
Dewi membeberkan, proses operasional SPPG harus melalui beberapa tahapan sebelum dinyatakan layak. Dimulai dari pembangunan dapur, pengajuan operasional, tahap persiapan, hingga survei kelayakan. “Alurnya dapur menyatakan siap dulu, kemudian disurvei. Kalau masih ada kekurangan, akan diminta diperbaiki sampai benar-benar layak,” jelasnya.
Dewi mencontohkan dapur di Tarakan Timur yang saat ini masih dalam tahap persiapan. Ia menegaskan, lamanya proses bergantung pada kesiapan masing-masing dapur dalam memenuhi persyaratan. “Sampai kapan persiapannya? Sampai mereka merasa semua yang harus dipenuhi sudah selesai, karena yang menyatakan siap itu dari pihak dapurnya. Tapi yang menyatakan layak beroperasi itu dari tim pusat kalau dinilai belum layak otomatis diundur lagi,” terangnya.
Belum beroperasinya sejumlah dapur tersebut membuat masih ada sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG, terutama di wilayah Amal dan daerah pesisir. Ia mengakui kondisi ini kerap memunculkan pertanyaan dari masyarakat.
“Memang masih ada sekolah yang belum terlayani karena dapur yang ada kapasitasnya sudah penuh dan beberapa dapur belum beroperasi,” ujarnya.
Dalam petunjuk teknis, satu dapur maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Namun, di lapangan ada dapur yang melayani lebih dari 3.000 karena sebelumnya batas maksimal mencapai 4.000 penerima manfaat. “Misalnya di Tarakan Utara ada yang sampai 3.100 atau 3.200 karena juknis sebelumnya 4.000 dan sudah terlanjur dilayani,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan pada awal operasional, satu dapur biasanya hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat, lalu meningkat secara bertahap sesuai kesiapan tim dan kapasitas dapur. Hal ini dilakukan karena penerima manfaat tidak hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita.
“Kalau timnya sudah kompak dan ritmenya bagus, baru penerima manfaatnya dinaikkan sedikit demi sedikit,” imbuhnya.
Ke depan, Dewi membeberkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemerataan penerima manfaat seiring bertambahnya dapur yang siap beroperasi. Pihaknya pun rutin melakukan pemantauan progres dapur yang masih tahap persiapan karena harus melaporkan perkembangan ke pusat.
“Kami selalu ditanya sudah sampai mana progresnya, berapa persen persiapannya, jadi terus kami follow up,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
