benuanta.co.id, TARAKAN – Kalimantan Utara (Kaltara) tidak masuk dalam daftar enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan data penanganan pemerintah melalui Badan Nasoional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 6 September 2026. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tetap memperkuat penanganan di lapangan untuk mencegah kebakaran meluas.
Enam provinsi yang masuk dalam prioritas tersebut yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Data yang ditampilkan dalam paparan penanganan karhutla menunjukkan, dari total 72.009,10 hektare lahan terbakar di enam provinsi tersebut, sebanyak 71.069,65 hektare telah dipadamkan. Sementara 939,45 hektare masih belum padam atau dalam penanganan.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, mencapai 38.310,86 hektare, disusul Riau 15.738,92 hektare dan Kalimantan Selatan 8.019,63 hektare.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., mengatakan, kondisi Kaltara yang tidak masuk dalam enam provinsi prioritas tidak membuat pemerintah daerah lengah. Penanganan tetap dilakukan ketika ditemukan titik api.
“Kalau termonitor di mana ada titik api, langsung petugas bergerak,” tegasnya, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla di Kaltara adalah kebakaran di lahan gambut. Api yang tampak telah padam di permukaan dapat kembali muncul karena masih menyala di bagian dalam gambut.
“Karena di atas itu dia padam, tetapi di dalam gambutnya kita tidak bisa pantau. Kita belum punya alat untuk itu,” ujarnya.
Gubernur Zainal bahkan turun langsung memantau pemadaman karhutla yang dilakukan TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara di wilayah Sesayap, Kabupaten Bulungan beberapa waktu lalu.
Ia mengaku sengaja turun ke lapangan untuk merasakan langsung kondisi yang dihadapi petugas dalam menangani kebakaran.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal juga ikut membantu pemadaman. Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk mencari popularitas, melainkan sebagai bentuk dukungan kepada petugas yang bekerja di lapangan.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara mengakui masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman. Kaltara belum memiliki helikopter untuk mendukung pemadaman dari udara, sementara pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terkendala anggaran.
Namun, Zainal menilai OMC belum menjadi kebutuhan mendesak bagi Kaltara karena umumnya Kaltara memiliki iklim tropis basah dengan karakteristik dominan hujan hampir sepanjang tahun sehingga hujan masih turun secara berkala di sejumlah wilayah.
“Kalau dibilang peralatan pasti ada kurang. Tapi kita dengan kekurangan itu jangan diam. Kita gunakan alat-alat yang kita miliki,” tegasnya.
Ia bersyukur kondisi cuaca di Kaltara masih relatif mendukung upaya penanganan karhutla. Hujan yang masih turun secara berkala dinilai menjadi salah satu faktor yang membantu mencegah kebakaran semakin meluas.
Meski tidak masuk dalam enam provinsi prioritas, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Pemerintah bersama aparat dan petugas lapangan tetap dituntut bergerak cepat setiap kali menemukan titik api. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Endah Agustina
