benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Perwakilan Bank Indonesia Kaltara melaksanakan seminar tentang usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mangkupadi untuk meningkatkan kesejahteraan, investasi dan daya saing Provinsi Kaltara.
Industri hilirisasi terpadu di Kabupaten Bulungan ini, sejalan dengan terbangunnya Kawasan Industri dan Pelabuhan International (KIPI) atau disebut juga Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan KEK merupakan salah satu instrumen strategi pembangunan yang dirancang oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, serta penyederhanaan regulasi dan tata kelola kawasan.
“Potensi unggulan KIHI yang berlokasi di Tanah Kuning Mangkupadi Kabupaten Bulungan saat ini, menjadi perhatian nasional bahkan global,” ucap Gubernur Zainal kepada benuanta.co.id, Jumat 25 April 2025.
Lahan KEK Mangkupadi yang telah diusulkan seluas 11,69 ribu hektare terdiri dari wilayah laut seluas 2,15 hektare dan wilayah darat seluas 9,54 hektare. Tujuan utama pengusulan KEK bukan hanya untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Tapi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kawasan ini juga nantinya bisa dikembangkan sebagai sektor pengelolaan hasil laut, logistik dan energi terbarukan yang dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian lokal,” ujarnya.
Dirinya berharap dengan KEK Mangkupadi, Pemprov Kaltara dapat meningkatkan investasi, pendapatan daerah dan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan.
Kata dia, dengan terbentuknya kawasan ekonomi nasional ini maka manfaatnya sangat banyak diantaranya menciptakan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat lokal.
“Peluang investasi untuk transformasi daerah, peningkatan daya saing produk UMKM berkomoditas unggulan dan mampu berkontribusi terhadap PAD serta produk domestik regional,” jelasnya.
Gubernur Zainal menyebutkan tantangan itu pasti ada. Namun dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pemangku kepentingan lainnya serta dengan masyarakat. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
