benuanta.co.id, NUNUKAN – Ditengah momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, puluhan mahasiswa mengatasnamakan aliansi Peduli Nunukan melakukan seruan aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan pada Kamis, 20 Februari 2025.
Koordinator lapangan, Aridha mengatakan, aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk protes terkait fasilitas, pelayanan pendidikan hingga terkait dana CSR perusahaan.
“Melalui aksi kami hari ini, kami minta kepada DRPD Nunukan agar dapat menghadirkan instansi-instansi terkait hal ini,” kata Aridha, Kamis (20/2/2025).
Dikatakannya, terdapat 7 poin tuntutan yang disampaikan. Di antaranya meminta disegerakan pembangunan asrama Nunukan melalui dana APBD Tahun Anggaran 2025 atau melalui forum CSR ataupun melalui dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kedua, meminta segera menyelesaikan masalah pendidikan di wilayah Kabudaya, terutama fasilitas dan akses pendidikan yang vital dalam menunjang keberlangsungan pendidikan.
Ketiga, meminta membereskan permasalahan lahan parkir di setiap tempat usaha, baik UMKM maupun toko-toko yang tidak memiliki lahan parkir dan mengganggu aktivitas publik di jalan.
Keempat, meminta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di daerah Sei Fatimah, Binusan, dan beberapa daerah yang minim penerangan. Kelima, meminta dibuatkan Perda Inisiatif ataupun MoU antara Pemda dan perusahaan di Nunukan, terkait lapangan pekerjaan untuk para mahasiswa yang telah lulus bagi yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.
Kemudian keenam meminta DPRD bersama Pemda Nunukan, mengawasi pengelolaan CSR terkhusus di wilayah Kabudaya, dan terbuka dalam laporan pelaksanaan CSR.
“Terakhir kita meminta penjelasan terkait rumah jabatan DPRD yang hingga saat ini belum ditempati oleh anggota DPRD Nunukan, kalau memang tidak ditempati agar bisa di alih fungsikan untuk mahasiswa dari Kabudaya yang kuliah di Nunukan sebagai asrama,” jelasnya.
Aridha juga mengatakan, kampus Politeknik Nunukan tidak ada peningkatan infrastruktur setiap tahunnya. Bahkan, dalam pelayanan pendidikan juga tidak sesuai, yang mana ada oknum guru mengajar mata kuliah tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso mengatakan, aksi ini dilakukan dengan melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Nunukan yang tidak merata. Khususnya terhadap pelajar dan mahasiswa yang berada di wilayah Kabudaya.
“Ini menjadi perhatian khusus ini, namun kita tegaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan momentum Pilkada hari ini. Namun, ini adalah hasil kajian dari teman-teman mahasiswa sehingga hari ini kita lakukan aksi,” ungkapnya.
Baso mengatakan, dari sekian banyaknya permasalahan di Kabupaten Nunukan, yang menjadi perhatian khusus ialah terkait pendidikan, khususnya yang berada di Pulau Sebatik dan Kabudaya.
“Kita mendorong bagaimana agar dana CSR perusahaan bisa di pergunakan untuk beasiswa teman-teman yang kuliah di Nunukan, karena selama ini dari Pemkab Nunukan hanya menyentuh orang-orang tertentu saja dan tidak merata,” jelasnya.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam mengatakan, terkait persoalan ini, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan depan.
“Kita akan panggil instansi terkait, untuk membahas lanjut terkait ini. Senin depan kita agendakan RDP dengan Politeknik Nunukan, dan hari Selasa dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Satpol PP, Satlantas Nunukan, bidang perizinan dan instansi terkait lainnya,” singkatnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
