MALINAU – Plt. Bupati Malinau Dr.Topan Amrullah, S.Pd., M.Si menginisiasi rapat koordinasi BBM ditingkat kabupaten Malinau dengan mengundang seluruh agen, pangkalan hingga pemilik AMPS yang beroperasi di Bumi Intimung ini didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Kristian Muned, MT, Dandim 0910 Malinau dihadiri oleh Kepala OPD terkait dan agen, pangkalan atau penyuplai BBM tingkat kabupaten dan kota bertempat di Ruang Laga Feratu Lantai III Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau.
“Yah saya mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau dan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku tim teknis BBM untuk segera menggelar rapat koordinasi BBM,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi itu Plt Bupati Malinau menjelaskan, untuk melihat sejauh mana pendistribusian bbm mulai dari APMS ke pangakalan lalu kemudian ke tingkat pengecer. Menurutnya hal ini penting diketahui untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan jelas. Apa sesungguhnya permasalahan terhadap pendistribusian BBM di Malinau ini.
“Mungkin nanti akan ada tim yang kita buat untuk memantau hal tersebut, agar semua inti dari permalasahan ini jelas,” imbuhnya.
Selain itu, Plt. Bupati Malinau juga menambahkan, jika Rakor BBM ini sekaligus mensosialisasikan surat edaran dari pertamina kepada pemerintah daerah dimana di setiap agen, pangkalan atau penyuplai BBM tingkat kabupaten dan kota secara bertahap menggunakan BBM jenis pertalite sebagai pengganti premium.
“Tujuannya agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat secara bertahap untuk menggantikan bbm dari premium menjadi pretalite,” ucapnya.
Penggantian premium ke pertalite ini, menurut Topan, itu sesuai dengan surat edaran permen LHK yang mana menganjurkan agar gas dan minyak yang ramah lingkungan. “Dalam hal ini menggunakan pertalite secara bertahap,”ujarnya.
Disamping itu, lanjut Plt. Bupati Malinau Dr.Topan Amrullah, S.Pd., M.Si, dalam rakor tersebut dibahas tentang adanya pendistribusian bbm yang tersendat.
“Berdasarkan laporan dari agen di lapangan bahwa pendistribusian mengalami kendala. Bahkan, laporan yang kita terima itu dari salah satu agen terjadi lost dalam dua tahun terakhir ini,” bebernya.
Dalam Laporan itu, Plt Bupati Malinau membeberkan, kalau memang perlu dikaji oleh tim bbm Pemkab Malinau untuk segera mengetahui apa yang terjadi di lapangan.
“Karena di dalam dua tahun terakhir terjadi lost sekitar 2-5 ton dalam sekali pengiriman. Apalagi para agen dalam pengiriman itu dua kali per 2 minggunya. Nah kalau terjadi lost sampai 2-5 ton tentu berpengaruh terhadap pendistribusian bbm secara keseluruhan. Karena itu, perlu dicari solusi oleh tim teknis BBM pemda dan para agen ini,” pungkasnya.
Paling tidak, lanjut Topan, tim teknis bersama dengan para agen dan pangkalan BBM untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam melakukan pengawalan.
“Apakah itu pada saat pengisian tangki loading pot kapal dari pertamina tarakan, dan selama perjalan 16 jam atau pada loading menuju malinau dan sebagainya. Itu segara dibahas secara teknis lagi,” tutupnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
