benuanta.co.id, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS sebagai respons atas meningkatnya temuan kasus di daerah. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kebijakan pencegahan yang terintegrasi dan berbasis kesehatan masyarakat.
Pembahasan Rancangan Pergub HIV/AIDS tersebut mengemuka dalam rapat kerja yang digelar di Kantor Badan Penghubung Kaltara.
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara, Usman, mengatakan peningkatan temuan kasus HIV/AIDS saat ini merupakan hasil dari optimalisasi deteksi dini dan perluasan layanan pemeriksaan kesehatan. Menurut dia, hal tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, bukan semata kegagalan penanganan.
“Bertambahnya temuan kasus justru menunjukkan sistem deteksi dini berjalan. Ini penting agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan terukur,” kata Usman.
Ia menegaskan, regulasi yang tengah disusun perlu menekankan pendekatan edukatif dan humanis, serta menjauhkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Kebijakan yang represif, menurut dia, justru berpotensi menghambat upaya pencegahan karena membuat masyarakat enggan melakukan pemeriksaan.
Selain memperkuat layanan medis, Usman menilai keterlibatan lintas sektor, termasuk pendidikan dan pemerintah daerah, menjadi kunci keberhasilan pencegahan HIV/AIDS di Kalimantan Utara. Pergub diharapkan mampu memperjelas peran masing-masing organisasi perangkat daerah.
DPRD Kaltara bersama pemerintah Provinsi Kaltara dan pemangku kepentingan terkait sepakat membentuk tim penyusunan regulasi guna memastikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat dijalankan secara berkelanjutan dan efektif. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
