benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, membawa keluhan masyarakat terkait dampak negatif pembangunan industri di Kota Tarakan langsung ke hadapan Menteri Perindustrian. Persoalan ini menjadi sorotan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian pada Senin (26/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Rahmawati mengungkapkan konflik antara warga dan salah satu perusahaan di Tarakan merupakan “pekerjaan rumah (PR)” bertahun-tahun yang tak kunjung usai.
Rahmawati menjelaskan, masyarakat mengeluhkan berbagai dampak aktivitas industri yang merusak kualitas hidup mereka. Beberapa poin utama yang dilaporkan meliputi, pencemaran asap yang mengganggu udara, kematian tanaman produktif milik warga serta perubahan warna dan bau pada air hujan.
“Setiap saya ke Dapil, selalu saya ditanyakan oleh masyarakat, baik dari LSM dan sebagainya. Ini ada konflik antara masyarakat Kota Tarakan dengan salah satu perusahaan yang ada di Kota Tarakan. Ini bukan insiden baru, melainkan kisah panjang yang telah berlangsung setidaknya bertahun-tahun,” ungkapnya.
Menurut Rahmawati, aksi unjuk rasa yang berulang kali terjadi merupakan cermin keputusasaan warga. Ia menilai pemerintah kota seolah angkat tangan, sehingga memicu krisis kepercayaan di tengah masyarakat.
Bahkan, DPRD Tarakan sebelumnya telah meminta perusahaan untuk menormalisasi drainase dan memperbaiki sistem pembuangan limbah yang diduga menjadi sumber masalah utama. Hal ini mempertegas bahwa dampak lingkungan tersebut memang nyata dan diakui oleh para politisi lokal.
Mengingat fungsi pembinaan industri berada di bawah Kementerian Perindustrian, Rahmawati meminta Menteri untuk segera mengambil langkah administratif yang nyata demi mencegah eskalasi konflik di lapangan.
“Kadang-kadang saya takutnya jadi anarkis (unjuk rasa warga ke pemerintah). Oleh karena itu, mengingat fungsi pembinaan Kementerian Perindustrian terhadap industri, tindakan, administrasi konkret, apa yang harus dilakukan. Mungkin Bapak Menteri bisa memfasilitasi agar ini tidak menjadi PR yang terus dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Rahmawati menekankan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan aturan. Ia menuntut adanya penyelesaian yang adil bagi seluruh masyarakat yang terdampak oleh aktivitas industri tersebut.
“Saya menekankan pentingnya pengawasan ketat, penegakan aturan, serta penyelesaian yang adil bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Yogi Wibawa
